LombokPost — Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) terus menunjukkan kepedulian di bidang lingkungan.
Anggota DPRD NTB yang terpilih sebagai Presidium Nasional KPHD Akhdiansyah mendorong pembentukan Akademi Parlemen Hijau Daerah.
Ini sebagai wadah penguatan kapasitas anggota dewan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di daerah.
Gagasan ini disampaikan dalam pertemuan anggota KPHD dari berbagai daerah di Jakarta, Rabu-Kamis (3-4/6).
"Saat ini persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral saja. DPRD harus hadir sebagai penggerak perubahan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan," kata Akhdiansyah, Minggu (7/6).
Baca Juga: Prihatin dengan Krisis Ekologi, DPRD Deklarasi Kaukus Parlemen Hijau
Disampaikan, pertemuan strategis itu menjadi ruang konsolidasi bagi anggota legislatif untuk merumuskan agenda hijau yang kian krusial bagi masa depan daerah. Sejumlah isu dibahas dalam forum tersebut.
Mulai dari ekonomi karbon, penguatan instrumen fiskal hijau, tata kelola sumber daya alam, hingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain anggota DPRD yang peduli lingkungan, forum ini juga menghadirkan jejaring organisasi masyarakat sipil yang aktif mendorong pembangunan berkelanjutan. Antara lain Pilar Nusantara (PINUS), The Reform Initiatives (TRI), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Pattiro, dan Waste4Change.
Lebih jauh, forum juga membahas peluang penguatan fiskal daerah melalui ekonomi karbon dan skema pendanaan hijau.
Nah, salah satu hasil konkret dari pertemuan tersebut adalah lahirnya Akademi Parlemen Hijau Daerah sebagai platform penguatan kepemimpinan politik hijau bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kaukus Parlemen Hijau Desak Percepatan Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera, Sebut Jadi Krisis Ekologi
Akhdiansyah menilai kehadiran akademi ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di tengah kompleksitas tantangan tata ruang dan lingkungan saat ini. Termasuk di wilayah NTB.
Peserta forum juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
"NTB termasuk daerah yang dilanda isu lingkungan. Khususnya terkait sampah," ujarnya.
Akhdiansyah menegaskan persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemprov NTB. Termasuk Kota Mataram dan kabupaten/kota lainnya.
Padahal pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru.
"Apa yang kita hadapi ini membutuhkan dukungan parlemen. Mulai dari regulasi, kebijakan anggaran, dan pengawasan yang lebih efektif dari parlemen daerah," pungkas politisi PKB itu.
Baca Juga: Ganggu Citra Pariwisata NTB, DPRD Minta Pemprov Serius Tangani Sampah Gili Trawangan
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mendukung penuh hasil pertemuan KPHD.
Disampaikan, parlemen daerah memiliki peran penting dalam memastikan agenda lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan. Apalagi di tengah kompleksitas tantangan lingkungan dan perubahan iklim.
Kondisi ini, ujar Isvie, menuntut kapasitas anggota DPRD yang semakin kuat dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif dan berorientasi jangka panjang.
"Tentu kami dukung peran Pak Akhdiansyah di sana. Kita berharap KPHD mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di NTB," papar Isvie. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida