LombokPost – Tahun anggaran 2026 sudah memasuki pertengahan tahun. Tapi hingga Juni ini belum ada pekerjaan fisik yang dikerjakan melalui mekanisme lelang. Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB.
"Sampai sekarang saya belum lihat ada proyek infrastruktur yang sudah mulai dikerjakan lewat mekanisme lelang," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Senin (8/6).
Pekerjaan infrastruktur yang dimaksud seperti jalan, jembatan hingga sarana prasarana irigasi.
Padahal, jelas dia, tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan signifikan. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 70-an persen tahun ini.
Baca Juga: Dewan Sidak Proyek Jalan Rp 19 Miliar, Desak Kontraktor Segera Tuntaskan Lunyuk-Lenangguar
Artinya, 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
"Artinya semakin banyak jalan provinsi kita yang rusak. Seharusnya kan diikuti dengan pekerjaan fisik secepatnya," ujar Konco, sapaan karibnya.
Pihaknya mendesak PUPRPKP NTB untuk melakukan perbaikan secara maksimal.
Jika anggaran tidak cukup dari APBD provinsi, maka harus harus ada langkah pro aktif untuk meminta bantuan anggaran pemerintah pusat.
"Kita ingin pusat menggelontorkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak ini," tegas Konco.
Baca Juga: Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi NTB Turun, 30 Persen Alami Kerusakan
Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim meminta pemprov mulai tancap gas. Tujuannya agar pekerjaan tidak molor sampai akhir tahun nanti.
"Asumsi kami kalau menyiapkan dokumen lelang kan sejak awal tahun. Sekarang sudah pertengahan tahun anggaran. Sehingga pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan Juni atau Juli," papar Bram, sapaan karibnya.
Ia meminta OPD terkait untuk berbenah. Molornya sejumlah pekerjaan tidak boleh lagi terulang tahun ini.
Khususnya perbaikan jalan, jembatan, maupun jaringan irigasi. Termasuk sarana prasarana lainnya seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Baca Juga: Kemantapan Jalan Provinsi 75,5 Persen, Dinas PUPRPKP NTB Sebut Titik Kritis Jadi Fokus Perbaikan
"Ini penting diutamakan karena jadi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Bram.
Politisi PDIP itu meminta proyek jalan provinsi long segment Lenangguar-Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, menjadi bahan evaluasi bagi OPD teknis. Khususnya di Dinas PUPRPKP.
Karena lelang dilakukan di akhir tahun, maka progres pekerjaan menjadi lambat.
Hingga kini pekerjaan infrastruktur Lenangguar-Lunyuk belum tuntas. Meksipun sudah diberikan adendum atau tambahan waktu pekerjaan sampai dua kali tetap belum tuntas.
"Kami sungguh berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi semua OPD teknis," tegasnya.
Khusus proyek fisik, dia meminta OPD untuk mencermati kembali rekanan atau kontraktor. Kualitas pekerjaan 2025 harus menjadi dasar evaluasi dalam memilih rekanan.
Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, OPD terkait harus berani menolak kontraktor untuk tidak kembali mengerjakan proyek pemerintah.
"Sikap tegas ini penting agar para rekanan ini juga serius," ucapnya.
Baca Juga: Lenangguar-Lunyuk Jadi Bahan Evaluasi, DPRD Desak Proyek Fisik Pemprov NTB Dikerjakan Awal Tahun
Selama ini, sambung Bram, kontraktor selalu berorientasi mengejar banyak untung. Sehingga mereka berlomba-lomba memperbanyak pekerjaan. Tapi kualitas proyek dikerjakan asal-asalan.
Bisa jadi mereka juga memiliki tenaga kerja yang tidak kapabel dalam mengerjakan proyek.
Salah satunya di bidang infrastruktur pekerjaan jalan.
"Saya minta OPD teknis harus memiliki keberanian melakukan tindakan tegas terhadap rekanan yang bermasalah," pungkas politisi asal Sumbawa itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida