LombokPost – Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mempercepat lelang fisik proyek pembangunan kantor DPRD NTB.
Lelang fisik direncanakan berlangsung September nanti. Lelang lebih awal itu dilakukan agar pekerjaan fisik sudah mulai dilakukan awal 2027.
"Kami akan melakukan lelang dini. Artinya, akan dilelang tahun 2026 untuk pekerjaan fisik tahun 2027," kata Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan NTB Dades Prinandes kepada Lombok Post, Rabu (17/6).
Baca Juga: Dibangun Awal 2027, Kementerian PU Targetkan Kantor DPRD NTB Berfungsi 2028
Disampaikan, pekerjaan fisik direncanakan tuntas setahun selama 2027. Sehingga gedung baru kantor dewan di Jalan Udayana, Kota Mataram, itu sudah bisa difungsikan awal 2028. Hal itu sesuai dengan permintaan pimpinan DPRD NTB dan dorongan dari Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
"Pemanfaatan kantor mulai tahun 2028 ini juga sesuai arahan pimpinan. Kita diminta awal 2028 sudah bisa dipakai," ungkap Dades.
Dijelaskan, saat ini tahapan pekerjaan masih dalam perencanaan teknis atau penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Kontrak DED berlangsung sampai Oktober. Adapun anggaran perencanaan sekitar Rp 2 miliar.
"Kami terus berkoordinasi dengan sekretariat DPRD NTB sebagai user dari pekerjaan ini," ujarnya.
Baca Juga: Hampir Sebulan Dibongkar, Eks Kantor DPRD NTB Sudah Rata dengan Tanah
Terkait total anggaran fisik, Kementerian PU belum bisa memastikan. Sebab masih menunggu perencanaan teknis atau dokumen DED tuntas.
Dokumen DED akan merinci secara detail kebutuhan biaya material, alat, kebutuhan ruangan, tinggi bangunan, luas bangunan, hingga upah biaya konstruksi.
Nah, detail dokumen perencanaan akan menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai perhitungan estimasi biaya pembangunan kantor baru DPRD NTB.
"Sehingga kalau sekarang belum bisa dipastikan berapa total anggaran pekerjaan gedung. Tapi dipastikan semua anggaran pekerjaan fisik dari APBN," papar Dades.
Pembangunan kembali kantor baru DPRD NTB menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sebelumnya, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Chandra R.P Situmorang datang ke lokasi untuk melihat progres pembongkaran gedung pada 31 Mei lalu.
Pembongkaran itu sebagai bentuk penghapusan aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB sebelum dilakukan pembangunan gedung baru.
Baca Juga: Setelah Dirobohkan, Kementerian PU Segera Lelang Pekerjaan Fisik Kantor DPRD NTB
Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mendukung percepatan lelang fisik oleh Kementerian PU.
Hal ini sesuai dengan permintaan pihaknya agar tahapan perencanaan dipercepat.
"Kalau perencanaan sudah selesai, kita ingin lelangnya segera," kata Hendra.
Dijelaskan, meski lelang fisik digelar September, tapi pembangunan gedung baru kantor DPRD NTB dilaksanakan awal 2027.
"Saat ini kita menunggu perencanaan selesai. Lalu lelang fisik untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang lelang nanti," paparnya.
Pantauan di lapangan, kondisi bangunan lama DPRD NTB kini telah rata dengan tanah.
Perobohan gedung oleh pihak ketiga sudah selesai sepenuhnya.
Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis telah diambil oleh pemenang lelang.
"Tidak ada yang tersisa lagi di bekas gedung semua sudah roboh," ujar Hendra. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida