LombokPost – KPU RI mulai menyiapkan diri menyambut tahapan Pemilu 2029. Tahapan bakal berjalan efektif mulai 2027 atau tahun depan.
Anggaran yang disiapkan untuk mendukung sejumlah kegiatan tahapan sekitar Rp 1,42 triliun.
Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu (15/6).
"Pada 2027, KPU akan mulai tahapan Pemilu 2029. Sehingga terdapat beberapa kegiatan tahapan yang secara anggaran sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan," kata Afifuddin.
Baca Juga: Turun Jemput Bola, KPU NTB Buka Akses Layanan Data Pemilih ke Rumah Warga
Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan tahapan awal Pemilu 2029.
Di antaranya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Berikutnya, proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. KPU juga mempersiapkan anggaran untuk pembentukan badan ad hoc.
Persiapan lainnya berupa pemutakhiran data pemilih.
Selain itu ada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
KPU juga telah mengalokasikan anggaran untuk tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.
Baca Juga: DKPP Pecat 67 Komisioner KPU dan Bawaslu karena Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Afifuddin menyatakan bahwa sejumlah tahapan Pemilu 2029 memang harus mulai dipersiapkan sejak 2027.
Pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu yang berlaku saat ini.
"Beberapa tahapan ini memang sudah mulai kita lakukan dengan sementara ini mempedomani Undang-Undang Pemilu yang ada," papar Afifuddin.
Sementara itu, KPU NTB sudah siap menyambut tahapan Pemilu 2029. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan mulai saat ini.
Termasuk dengan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Baca Juga: Sekolah Demokrasi KPU Sasar Pemilih Rentan dan Pemula
"Tentu kami sudah siap menyambut tahapan Pemilu 2029 mulai tahun depan," kata Khuwailid, Rabu (17/6).
Disampaikan, pemuktahiran data pemilih tidak hanya menjadi kerja formalitas semata.
Tapi bersifat substansial. Penguatan data pemilih ini menjadi tugas vital KPU sesuai dengan perintah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ini sangat penting agar data pemilih kita bisa dipercaya oleh peserta dan pegiat pemilu. Makanya data pemilih harus terus di-update secara konsisten dan berkala," ujarnya.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU NTB Bukhari menambahkan agenda pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu prioritas utama lembaga penyelenggara pemilu.
Tahapan ini menjadi fase penting sebelum KPU menyusun kerangka besar penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Baca Juga: KPU NTB Terus Update Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
"Agenda pemutakhiran ini merupakan agenda prioritas dari KPU. Pemutakhiran data pemilih ini adalah fase terakhir sebelum kita mempersiapkan kerangka pemilu mulai tahun depan," jelas Bukhari. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida