LombokPost – DPD PDI Perjuangan NTB ikut merespons pernyataan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang meminta PDIP untuk memperjelas posisi politiknya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai saat ini sikap PDIP tidak jelas dan membingungkan. Apakah sebagai oposisi atau bukan.
"Saya harap, PDIP mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," kata Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis lalu (18/6).
Pernyataan itu disampaikan Jazilul untuk merespons beredarnya isu PDIP berada di balik serangkaian aksi mahasiswa beberapa hari ini. Spekulasi makin mencuat dengan kehadiran kader PDIP Andi Widjajanto dalam demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PDIP Jalankan Fungsi Kontrol dan Penyeimbang yang Kritis dan Efektif Terhadap Pemerintahan Prabowo
Merespons hal itu, Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi mengatakan sikap politik PDIP sudah jelas berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. "Hari ini PDIP menjalankan fungsi checks and balances dalam mengontrol pemerintahan," kata Hakam, Jumat (19/6).
Disampaikan, sejak awal PDIP sudah mendeklarasikan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Agustus 2025 lalu.
"PDIP berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Pak Prabowo," ujar Hakam.
Dalam orasi politiknya saat itu, Megawati menegaskan PDIP tidak berada di dalam kabinet. Tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Sikap politik Partai Banteng itu menempatkan konstitusi dalam posisi yang paling tinggi. Sehingga tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. "Peran kami memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," sambung Hakam.
Baca Juga: Fraksi PPR Siap Jadi Penyeimbang Pemerintahan Iqbal-Dinda
Meski demikian, pihaknya akan mendukung program pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Tapi di sisi lain juga akan bersikap kritis konstruktif dan korektif terhadap program yang kurang tepat yang berpotensi merugikan masyarakat.
"Secara terbuka Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhdap sikap politik PDIP ini," paparnya.
Pihaknya justru merasa heran dengan sikap dan pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Pihaknya juga mengingatkan bahwa PKB dalam perhelatan Pilpres 2024 berada di kubu yang bersebarangan dengan Presiden Prabowo.
"Kalau tiba-tiba ada yang bilang abu-abu kita menjadi menduga-duga ada apa di balik statemen itu," cetus Hakam.
Baca Juga: Soal Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol: PKS Setuju, PDIP Sebut Tergantung AD/ART Partai
Terkait munculnya spekulasi bahwa PDIP berada di balik demo mahasiswa, Hakam menilai tuduhan itu absurd dan tidak berdasar. Menurutnya, PDIP tidak pernah menggunakan cara menggerakkan massa untuk menyampaikan sikap politik.
"Memang ada kesamaan pandangan antara PDIP dan mahasiswa dalam memandang kondisi saat ini. Tapi PDIP menyampaikan melalui mekanisme yang ada dan tidak pernah menggerakkan demo mahasiswa," pungkasnya.
Wakil Ketua DPD PDIP NTB Made Slamet menegaskan PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. Namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
"Kita pasti akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Ini juga sesuai dengan arahan Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri, Red)," kata Made.
Baca Juga: Sebut Ekonomi Mengkhawatirkan, PDIP Kritisi Belanja Negara yang Hanya Bersifat Populis Elektoral
Ia menegaskan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan. Melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno. "PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," papar anggota DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji