LombokPost – DPW NasDem NTB berhasil menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar sejak Jumat (26/6) sampai hari ini (26-27/6). Ajang konsolidasi yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru DPD tingkat kabupaten/kota di NTB dihadiri sejumlah petinggi NasDem.
Di antaranya Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa, Ketua DPP Fauzi H. Amro, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda serta anggota Komisi XIII DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat.
"Rakerwil ini bukan sekadar agenda organisasi. Tetapi menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan partai, memperkokoh soliditas kader, serta menyusun peta jalan politik menuju Pemilu 2029," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem NTB H Suharto, Sabtu (27/6).
Baca Juga: DPP Targetkan NasDem NTB Masuk Tiga Besar Pemilu 2029, Begini Kata Mori Hanafi
Disampaikan, rakerwil menjadi momen konsolidasi dan penguatan struktur partai sampai ke bawah. Sebab setiap DPD diminta menyusun pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) sampai ke desa dan kelurahan.
"Pembentukan DPC tingkat kecamatan sudah 100 persen. Setelah Rakerwil ini kami menyusun pembentukan pengurus DPRt (Dewan Pimpinan Ranting, Red) di setiap desa dan kelurahan," jelas Suharto.
Dalam Rakerwil, NasDem juga merespons sejumlah isu nasional yang sedang hangat dibicarakan. Salah satunya mengenai wacana kenaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Baca Juga: Rakerwil NasDem Perkuat Konsolidasi hingga Tambah Kursi Legislatif
Partai NasDem menghormati setiap dinamika pembahasan sistem kepemiluan yang berkembang di tingkat nasional. Termasuk wacana peningkatan parliamentary threshold menjadi 7 persen atau lebih.
"Karena pada prinsipnya, setiap kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga representasi politik masyarakat," ujar Suharto.
NasDem, tambah dia, memastikan diri siap menghadapi kenaikan PT yang diusulkan sejumlah fraksi DPR RI. "Kami tegaskan NasDem selalu siap menghadapi setiap perubahan regulasi untuk memperkuat demokrasi. Termasuk PT 7 persen," bebernya.
Baca Juga: NasDem Siap Lantik Pengurus Baru DPD dan DPC di Rakerwil
Menurutnya, usulan kenaikkan PT hingga 7 persen adalah sesuatu yang positif. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik di parlemen.
Bagi NasDem, wacana ini momentum untuk mempercepat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. "Bagi kami ini adalah tantangan untuk semakin tumbuh. Artinya, Slstruktur partai harus semakin kokoh dan solid, kaderisasi harus semakin masif, dan komunikasi politik dengan masyarakat harus semakin efektif," tegas Suharto.
NasDem NTB melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk memperluas basis pemilih. Khususnya generasi muda, kelompok produktif, dan masyarakat yang menginginkan politik berbasis gagasan.
Baca Juga: Lima Fraksi DPR RI Tolak Penghapusan Parliamentary Threshold, Satu Setuju, Dua Masih Mengkaji
"Prinsipnya NasDem mendukung penerapan ambang batas parlemen. Karena ini bentuk seleksi terhadap parpol untuk mendapat kepercayaan publik," tandas anggota DPRD NTB itu. (*)
Editor : Prihadi Zoldic