LombokPost – Geografis NTB sebagai provinsi kepulauan memberi tantangan tersendiri bagi KPU NTB dan KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan logistik pemilu.
Nah, kini KPU NTB mulai menggagas penguatan sistem distribusi logistik yang lebih modern, terukur, dan adaptif terhadap berbagai potensi risiko. Gagasan akan diwujudkan melalui penyusunan konsep sistem distribusi logistik pemilu 4.0.
"Ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi digital, dan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan tata kelola distribusi logistik," kata Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid, Jumat (26/6).
Baca Juga: KPU Minta Parpol Perbarui Data Pengurus di Sipol, Jadi Syarat Peserta Pemilu 2029
Disampaikan, melalui sistem yang sedang dirumuskan ini, KPU NTB tidak hanya berupaya memastikan ketepatan distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara (TPS). Tetapi juga membangun mekanisme mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Ini agar potensi kendala distribusi di lapangan dapat diantisipasi secara lebih dini.
"Sehingga kita akan siapkan inovasi penyusunan peta distribusi logistik berbasis digital," jelasnya.
Melalui konsep ini, sambung Khuwailid, data seluruh TPS beserta titik koordinatnya dapat dihimpun dari KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Sehingga KPU Provinsi NTB memiliki basis data jalur distribusi dan pemantauan pergerakan logistik. "Apalagi NTB kan daerah kepulauan yang memiliki banyak daerah pelosok yang sulit dijangkau," ungkapnya.
Baca Juga: KPU Siapkan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2029
Pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau secara real time tracking. Mulai dari proses pengadaan, pengepakan, serta distribusi logistik sampai ke tingkat kecamatan dan desa hingga TPS.
Dengan demikian aspek pengamanan logistik menjadi perhatian utama. Apalagi logistik merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. "Tanpa logistik, pemilu tidak bisa berjalan. Karena itu, pengelolaan logistik harus dirancang dengan sistem yang kuat, terukur, dan mampu menjawab tantangan di lapangan," tegasnya.
Lebih jauh, Khuwailid juga menyoroti kedisiplinan badan ad hoc menjadi salah satu fokus evaluasi. Berbagai dinamika dan permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan.
Baca Juga: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai 2027, KPU RI Anggarkan Rp 1,42 Triliun
Tujuannya agar pelaksanaan distribusi logistik pada pemilu mendatang dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan sesuai standar operasional. "Seluruh hasil kajian ini akan kami susun menjadi konsep awal yang selanjutnya dibahas dalam rapat pleno KPU Provinsi NTB nanti," pungkas Khuwailid.
KPU NTB juga terus menggencarkan koordinasi seiring dengan makin dekatnya tahapan Pemilu 2029. Selain penguatan di internal lembaga, KPU juga menekankan pemutakhiran data partai politik (parpol) di Provinsi NTB. Yaitu dengan terus memperbarui data keanggotaan dan kepengurusan parpol melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
KPU sudah menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui SIPOL untuk Semester I Tahun 2026 yang dihadiri seluruh liaison officer (LO) atau tim penghubung partai politik.
"Pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan parpol secara berkelanjutan ini sangat penting agar tahapan verifikasi partai politik bisa dapat berjalan optimal," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Mastur
Baca Juga: Turun Jemput Bola, KPU NTB Buka Akses Layanan Data Pemilih ke Rumah Warga
Disampaikan, pemutakhiran data dilakukan setiap semester karena dinamika internal partai politik yang cukup tinggi. Di tingkat pengurus wilayah, contohnya, sudah banyak terjadi perubahan nama-nama pengurus parpol.
Sehingga perubahan pengurus itu harus di-update dalam Sipol. Apalagi sudah banyak parpol yang menggelar musyawarah wilayah (Muswil) atau musyawarah daerah (Musda) yang berimplikasi pada perubahan struktur pengurus. Perubahan status anggota hingga pergeseran jabatan pengurus di berbagai tingkatan harus diperbarui agar data di Sipol tetap valid.
"Kami imbau parpol agar terus update struktur kepengurusan melalui Sipol," imbuh Mastur. (mar/r2)
Editor : Prihadi Zoldic