LombokPost - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram mengapresiasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2025 yang berhasil melampaui target. Kinerja tersebut dinilai menjadi modal penting menjaga kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Mataram Zihani Ilman Fayadi mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,982 triliun atau 103,65 persen dari target sebesar Rp1,912 triliun.
"Pendapatan daerah terealisasi Rp1,982 triliun," ujar Zihani saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, capaian tersebut juga menunjukkan peningkatan sebesar 8,71 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp1,823 triliun.
Fraksi Golkar menilai peningkatan tersebut tidak lepas dari membaiknya kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang 2025, PAD terealisasi sebesar Rp671,05 miliar atau 106,22 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD.
"Atau 106,22 persen dari anggaran," katanya.
Zihani menjelaskan, salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang mampu melampaui target. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp318,42 miliar atau 105,58 persen dari target, sekaligus meningkat 47,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain pajak, penerimaan dari retribusi daerah juga menunjukkan tren positif. Realisasinya mencapai Rp318,27 miliar atau 101,79 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp318,42 miliar atau 105,58 persen dari anggaran, sedangkan retribusi daerah terealisasi sebesar Rp318,27 miliar atau 101,79 persen," ungkapnya.
Fraksi Golkar juga mencatat pendapatan transfer masih menjadi penopang utama APBD Kota Mataram. Realisasinya mencapai Rp1,285 triliun atau 102,42 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat.
Baca Juga: Fraksi Golkar Soroti Serapan Belanja APBD Belum Maksimal, SiLPA Kota Mataram Tembus Rp249 Miliar
Di sisi lain, Fraksi Golkar mencermati masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah. Meski demikian, secara keseluruhan struktur pendapatan daerah dinilai tetap menunjukkan tren positif.
Atas capaian tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Pemerintah Kota Mataram.
"Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar sepakat dan menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," tegas Zihani.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin