LombokPost - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram mengingatkan Pemerintah Kota Mataram agar tidak cepat berpuas diri setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius, mulai dari pengelolaan sampah, sistem penerimaan murid baru (SPMB), hingga perlambatan ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Mataram H. Syamsul Bahri mengapresiasi keberhasilan Pemkot Mataram mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
"Ini adalah bentuk nyata dari komitmen, integritas, serta kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujar Syamsul Bahri saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (29/6/2026).
Meski demikian, PKS mengingatkan bahwa prestasi administrasi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan pertama yang menjadi perhatian PKS adalah pengelolaan sampah. Menurut Syamsul Bahri, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi Kota Mataram harus diimbangi dengan sistem pengelolaan persampahan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Kami menerima berbagai aspirasi masyarakat mengenai belum optimalnya pengangkutan sampah di sejumlah lingkungan, keterbatasan armada operasional, serta belum maksimalnya pengurangan sampah dari sumber," katanya.
Karena itu, PKS mendorong Pemerintah Kota Mataram segera menyusun roadmap pengelolaan persampahan yang memuat target jangka pendek, menengah, dan panjang. Roadmap tersebut dinilai perlu mencakup peningkatan fasilitas pengolahan sampah, penguatan bank sampah, pengembangan ekonomi sirkular, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
Selain masalah sampah, Fraksi PKS juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun masih memunculkan polemik di tengah masyarakat.
"Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme penerimaan peserta didik, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan persepsi masyarakat terhadap mutu antar satuan pendidikan," ujar Syamsul.
PKS meminta kebijakan anggaran diarahkan untuk mempercepat pemerataan mutu sekolah melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan program peningkatan kualitas pendidikan agar seluruh sekolah negeri memiliki standar layanan yang semakin merata.
Fraksi PKS juga menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan berbagai aspirasi yang diterima, pelaku UMKM mengeluhkan perlambatan transaksi dan melemahnya daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Kota Mataram. Kami berharap Pemerintah Kota memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan, digitalisasi usaha, perluasan akses pasar, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk lokal, serta sinergi dengan sektor pariwisata," tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin