LombokPost - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram mengapresiasi capaian pendapatan daerah Pemerintah Kota Mataram yang berhasil melampaui target pada Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Gerindra menilai masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara optimal, terutama dari pesatnya pertumbuhan sektor jasa di Kota Mataram.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Herman mengatakan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,982 triliun atau 103,65 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut meningkat 8,71 persen dibandingkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
"Kami mengapresiasi capaian tersebut. Namun, hal ini tidak cukup membuat kita puas dan bangga karena kenaikannya hanya mencapai 8,71 persen. Artinya kenaikan ini baik, namun masih perlu peningkatan yang lebih signifikan," kata Herman saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (29/6/2026).
Selain pendapatan daerah secara umum, Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi pajak daerah yang mencapai Rp318,426 miliar atau 105,58 persen dari target. Nilai itu meningkat sekitar 47,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Gerindra mempertanyakan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Menurut fraksi tersebut, capaian yang ada masih memiliki ruang besar untuk terus ditingkatkan.
"Upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan capaian realisasi pendapatan daerah yang capaiannya masih di bawah 150 persen? Mohon penjelasan," ujar Herman.
Gerindra berpandangan, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram seharusnya dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan PAD. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan usaha di sektor jasa dinilai berlangsung cukup pesat.
Herman mencontohkan bertambahnya jumlah kafe, coffee shop, hotel melati, hingga tempat hiburan yang terus bermunculan di berbagai wilayah Kota Mataram. Aktivitas ekonomi tersebut terlihat semakin hidup, terutama pada malam hari.
"Mari kita jujur dengan fakta beberapa tahun terakhir. Jumlah kafe, coffee shop, hotel melati, dan tempat hiburan di daerah kita naik signifikan. Malam hari jalan utama hidup. Ekonomi sektor jasa bergerak, tetapi kas daerah tidak ikut tumbuh. Kita membiarkan terjadi pertumbuhan tanpa kontribusi," tegasnya.
Baca Juga: NasDem Apresiasi WTP Ke-12 Pemkot Mataram, Minta Tata Kelola Keuangan Terus Ditingkatkan
Atas kondisi tersebut, Gerindra mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor jasa. Fraksi itu menilai peningkatan aktivitas ekonomi semestinya diikuti dengan peningkatan kontribusi terhadap kas daerah.
Menurut Herman, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan PAD agar potensi ekonomi yang berkembang tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
"Pertanyaannya, ke mana larinya potensi PAD kita? Dan di mana letak kegagalan kebijakan pemerintah?" ujarnya.
Gerindra menegaskan dukungannya terhadap berbagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah. Namun, evaluasi terhadap kebijakan yang belum efektif dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Kota Mataram benar-benar mampu diterjemahkan menjadi peningkatan PAD yang berkelanjutan.
"Harapan kami, potensi-potensi pendapatan yang masih belum tergarap dapat dimaksimalkan sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin