LombokPost – Ruas jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa masih membutuhkan banyak lampu penerangan jalan umum (PJU). Sebab masih banyak titik jalan yang gelap gulita. Ironisnya, anggaran pengadaan PJU hanya sekitar Rp 2 miliar tahun ini.
"Tentu anggaran ini sangat tidak memadai," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Iwan Panjidinata, Rabu (1/7).
Disampaikan, dari 1.400 kilometer jalan provinsi, mayoritas masih gelap gulita. Persoalan minimnya PJU pun menjadi keluhan masyarakat. Baik di Pulau Lombok lebih-lebih Pulau Sumbawa.
Baca Juga: Waduh, PJU Jalur Wisata Kuta Gelap Gulita
Kondisi itu membahayakan pengguna jalan. Selain rawan kecelakaan lalu lintas juga rawan dengan tindakan kriminal. "Saya yakin kondisi ini (jalan provinsi gelap tanpa PJU, Red) terjadi merata di berbagai kabupaten," ujar Iwan.
Saat ini DPRD NTB sedang menuntaskan regulasi Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan. Di mana salah satu komponen terpenting dalam raperda ini adalah soal ketersediaan PJU. "Makanya kami akan percepat (pengadaan PJU, Red) melalui regulasi ini," paparnya.
Disampaikan, pansus sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk memenuhi seluruh jalan provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 800 miliar.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Dukung KPBU, Nilai Jadi Solusi Percepatan Penyediaan PJU
Karena fiskal yang terbatas, skema pengadaan dilakukan secara secara multiyears mulai dari 2026 hingga 2028. "Jika kita bisa menyiapkan kebutuhan ini jalan provinsi bisa menjadi terang benderang," ujar Iwan.
Dijelaskan, anggaran Rp 800 miliar bukan hanya untuk lampu jalan, tapi juga fasilitas pendukung keselamatan jalan lainnya. Yaitu rambu-rambu jalan, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. "Ini baru bisa dikatakan mantab jika fasilitas keselamatan jalan bisa terpenuhi. Tapi anggaran APBD kita kan sangat terbatas," imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Roi Lasmana mengungkapkan hasil kajian Dishub NTB yang menyebut hanya 30 persen lampu jalan yang menyala. Selebihnya, 70 persen tidak berfungsi alias mati. "Tentu hal ini disayangkan sekali. Kita ingin bangun pariwisata NTB jadi destinasi dunia tapi jalan masih gelap," cetus Roi.
Baca Juga: Jalan Provinsi Masih Gelap, Dewan Siap Turun ke Lapangan Cek Hasil Proyek PJU Rp 17,8 Miliar
Sehingga anggaran pengadaan PJU senilai Rp 2 miliar tahun anggaran 2026 ini masih sedikit. Padahal kebutuhan pengadaan perangkat keselamatan jalan sangat mendesak. Seperti lampu jalan hingga pemasangan rambu lalu lintas.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD meminta Dishub NTB lebih kreatif. Di antaranya dengan meminta bantuan pemerintah kabupaten/kota se-NTB untuk menganggarkan lampu penerang jalan di APBD.
"Dengan kondisi begini pasti tidak bisa kalau hanya mengandalkan dari APBD provinsi. Anggaran sangat besar. Tentu tidak cukup karena mencakup semua daerah se-NTB," paparnya.
Baca Juga: Ingin Tambah PJU Jalan Provinsi, Dishub NTB Minta Bantuan Pokir Dewan
Pemprov pun diminta berkreasi. Misalnya secara aktif meminta bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB. Kemenhub diminta ikut melakukan intervensi untuk membenahi kualitas lampu jalan serta pengadaan PJU baru. "Bisa dipasang
di ruas jalan nasional atau jalan provinsi. Nanti kan ada MoU dengan pemerintah pusat atau Kemenhub," tegas politisi PKB itu. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji