LombokPost – Menjelang tahapan Pemilu 2029 yang makin dekat, KPU RI terus melakukan pembinaan dan pemantauan ke KPU daerah. Salah satu yang menjadi atensi adalah KPU NTB.
Hal itu ditegaskan Anggota KPU RI Divisi Sumber Daya Manusia Parsadaan Harahap dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Kamis-Jumat lalu (9-10/7). Selain menggelar pertemuan dengan jajaran KPU provinsi, pihaknya road show ke lima KPU kabupaten/kota di Pulau Lombok.
Ditegaskan, kekuatan utama penyelenggara pemilu tidak hanya terletak pada aspek administrasi dan kelembagaan. "Tapi juga pada kemampuan menjaga soliditas internal serta kepercayaan masyarakat atau public trust," jelas Parsadaan Harahap.
Baca Juga: KPU NTB Rancang Peta Distribusi Logistik Pemilu Berbasis Digital
Disampaikan, soliditas lembaga dan kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting agar KPU tetap dipercaya sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas. "Apalagi menjelang tahapan Pemilu 2029 ini. KPU bekerja sesuai tahapan. Dan tentu paling penting menjaga trust publik," tegas Parsadaan.
Kunjungan dimulai di KPU Kabupaten Lombok Tengah, dilanjutkan ke KPU Kabupaten Lombok Barat dan KPU Kota Mataram pada hari pertama. Hari kedua, ia mengunjungi KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Parsadaan Harahap merasa bangga karena di setiap KPU kabupaten/kota yang dikunjungan terdapat inovasi yang memudahkan pemilih maupun peserta pemilu. Di KPU Kabupaten Lombok Tengah, contohnya, ada inovasi pelayanan yang telah dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas. "Ini bukti semangat berbenah KPU daerah tetap berjalan meskipun kita dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran," ujar Parsadaan.
Baca Juga: KPU Minta Parpol Perbarui Data Pengurus di Sipol, Jadi Syarat Peserta Pemilu 2029
Apresiasi serupa juga diberikan saat mengunjungi KPU Kabupaten Lombok Timur. Berbagai inovasi pelayanan yang dipresentasikan dinilai mencerminkan komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain memberikan apresiasi terhadap inovasi, ia mengingatkan seluruh KPU kabupaten/kota untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme petugas kepemiluan.
"Inovasi pelayanan harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya kerja, soliditas organisasi, dan integritas seluruh jajaran," pungkasnya.
Baca Juga: Dua Parpol Peserta Pemilu belum Memperbarui Struktur Pengurus, Begini Penjelasan KPU NTB
Sementara itu, KPU NTB terus berbenah untuk memudahkan layanan bidang kepemiluan. Salah satunya dengan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026.
"Pembangunan zona integritas bukan sekadar formalitas administratif," kata Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid di hadapan komisioner KPU RI.
Ia menegaskan pihaknya telah mengembangkan tujuh jenis layanan utama yang menjadi fokus penguatan. Pertama, autentifikasi salinan keputusan penetapan perolehan suara sah partai politik dan kursi DPRD tingkat provinsi. Kedua, layanan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD provinsi. Berikutnya, permohonan informasi publik, penerimaan layanan pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, layanan data pemilih, serta pendidikan pemilih. "WBBM ini sebagai budaya kerja KPU NTB dalam melayani pemilih pemilih dan parpol," papar Khuwailid.
Ia bilang, pembangunan zona integritas merupakan strategi fundamental dalam percepatan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Baca Juga: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai 2027, KPU RI Anggarkan Rp 1,42 Triliun
Reformasi birokrasi di lingkungan KPU bakal menyentuh beberapa hal yang fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Termasuk kemudahan akses informasi data pemilih dan layanan kepemiluan berbasis digital. "Kami berkomitmen melakukan berbagai inovasi dan fokus pada pelayanan kepemiluan," pungkas Khuwailid. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida