LombokPost – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB telah menuntaskan desain bangunan kantor baru DPRD NTB.
Ada tiga alternatif desain yang nanti akan diputuskan oleh internal dewan.
"Tim perencana mengajukan tiga alternatif pilihan. Yang akan menentukan atau memilih tentu nanti
pimpinan DPRD bersama-sama dengan kepala daerah sebagai user," kata Kepala BPBPK Provinsi NTB Dades Prinandes, Kamis (23/7).
Baca Juga: Gedung Baru DPRD NTB Jadi Atensi DPR RI, Minta Kementerian PU Lakukan Lelang Dini
Tiga alternatif fasad itu sama-sama menggambarkan ciri khas NTB yang identik dengan bentuk lumbung di bagian depan. Konsep ini merepresentasikan identitas arsitektur budaya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Dari tiga desain ini belum ada yang dipilih resmi. Prinsipnya kami akan menindaklanjuti bagaimana pun desain yang dipilih nanti," jelas Dades.
Dijelaskan, sesuai dengan peta lokasi dan site plan, gedung baru DPRD NTB memiliki luas bangunan 9.700 meter persegi (m2). Adapun waktu konstruksi dilakukan sekitar 11 bulan mulai awal 2027 mendatang. "Saat ini kami masih menyelesaikan penyusunan DED (Detail Engineering Design, Red) yang masih setengah penyelesaian. Kami targetkan selesai September atau Oktober," paparnya.
Baca Juga: Kementerian PU Percepat Lelang Fisik Kantor DPRD NTB
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menyampaikan tiga alternatif desain itu baru diperlihatkan dalam kunjungan Komisi V DPR RI, Rabu lalu (22/7). Desain belum diterima secara resmi oleh DPRD NTB secara lembaga.
"Kami belum bahas secara spesifik. Tapi sepintas kami lihat fasad gedung cukup bernuansa budaya dan karakter NTB," kata Wirajaya.
Disampaikan, sejak awal pihaknya memang meminta kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan. Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB. "Sehingga setiap orang yang melihat langsung tahu bahwa ini perpaduan budaya masyarakat Sasambo," jelasnya.
Nah, dari tiga alternatif desain, DPRD sejauh ini belum secara resmi memilih salah satu di antaranya. Hal ini harus melalui rapat bersama semua pimpinan san gabungan lintas fraksi. Agar keputusan yang dihasilkan betul-betul mencerminkan aspirasi dan kemauan bersama.
Baca Juga: Dibangun Awal 2027, Kementerian PU Targetkan Kantor DPRD NTB Berfungsi 2028
"Sambil nanti kami minta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan NTB untuk presentasi menyampaikan secara khusus ke teman-teman anggota DPRD," imbuh Wirajaya.
Kantor utama DPRD NTB didesain memiliki lima lantai dengan basement untuk area parkir kendaraan. Kantor akan dilengkapi dengan dengan ruang komisi, ruang fraksi, dan ruang alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.
Selain itu, kantor baru juga akan dilengkapi dengan gedung paripurna. Ini akan dipakai khusus untuk rapat paripurna dewan.
Setiap anggota dewan sebanyak 65 orang juga akan memiliki ruang kerja pribadi sebagai tempat untuk menerima konstituen atau tamu lainnya. "Tidak seperti sebelumnya, teman-teman harus menerima tamu di dalam ruang fraksi. Tentu ini tidak representatif," ujar politisi Gerindra itu.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan kantor baru dewan juga akan dilengkapi gedung aspirasi. Fasilitas itu untuk memfasilitasi masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi di lingkungan DPRD NTB.
"Kita perlu namanya ruang aspirasi. Karena dalam sebulan saja bisa terjadi 200 demo di DPRD NTB," papar Isvie.(mar/r2)
Sumber : Liputan