LombokPost – Partai Gerakan Rakyat (PGR) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik usai merampungkan verifikasi administrasi di 38 provinsi. Berkas pendaftaran diserahkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Jakarta, Kamis lalu (23/7).
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan pencapaian itu merupakan hasil perjuangan panjang seluruh pengurus di berbagai daerah yang telah melengkapi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) per 22 Juli 2026.
"Untuk mendapatkan secarik kertas ini, kita membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak singkat. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, siang hari, malam hari, keluar masuk kantor kelurahan, keluar masuk kantor desa, keluar masuk kantor Kesbangpol, keluar masuk kantor Kanwil untuk perbaikan demi perbaikan. Dan Alhamdulillah, tanggal 22 Juli 2026, kita melengkapi 38 Surat Keterangan Terdaftar," kata Sahrin.
Baca Juga: Partai Gerakan Rakyat NTB Berharap Dukungan dari Pemilih Anies Baswedan
Disampaikan, Partai Gerakan Rakyat tumbuh dari arus bawah. Bukan dibentuk oleh elit politik tertentu.
"Oleh karena itu, kita berani menyatakan bahwa Partai Gerakan Rakyat bukan partai milik satu orang, bukan milik satu keluarga dan bukan milik satu kelompok. Tapi Partai Gerakan Rakyat adalah milik kita semua, rakyat Indonesia," tegasnya.
Sahrin mengingatkan bahwa pendaftaran di Kemenkum masih tahap awal dari tahapan panjang legalitas dan kepesertaan pada Pemilu 2029 mendatang. "Tahap berikutnya kita harus menerima badan hukum. Setelah mendapatkan status badan hukum, tahun depan kita bisa menjadi peserta pemilu. Maka fase berikutnya kita harus memenangkan Pemilihan Umum 2029," imbuhnya.
Baca Juga: PKS Tak Gentar dengan Partai Gerakan Rakyat Meski Pernah Usung Anies Jadi Capres 2024
Sahrin Hamid pun memberikan pernyataan tegas terkait arah dukungan politik di masa depan. Mantan politisi PAN itu memastikan bahwa PGR akan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden jika partai tersebut resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029. "Jawabannya adalah bila Partai Gerakan Rakyat ditetapkan menjadi partai peserta pemilu, maka oleh konstitusi dinyatakan dapat mengusulkan calon presiden, maka sudah dipastikan calon presidennya adalah Anies Rasyid Baswedan," pungkas mantan anggota DPR RI itu.
Sementara itu, PGR terus bergerak mengokohkan struktur organisasi di NTB. Fokus saat ini adalah memperkuat basis kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan. "Untuk DPD semua sudah terbentuk. Kalau DPC masih on going," kata Ketua DPW PGR NTB Mustakim Patawari.
Bahkan sebelumnya, DPW PGR NTB menjadi wilayah pertama yang menyerahkan dokumen persyaratan administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta. Penyerahan berkas meliputi dokumen tingkat provinsi (DPW), kabupaten/kota (DPD), hingga kecamatan (DPC) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB. "Kami hadir sebagai partai politik harapan baru bagi iklim politik yang bersih dan bebas dari politik uang di NTB," ujar Mustakim.
Baca Juga: PGR Dekati Dua Mantan Bupati Lotim, Angkat Ali BD Sebagai Tokoh Inspiratif
Menariknya, dalam menguatkan jaringan dan terstruktur, PGR juga menggaet tokoh-tokoh lokal. Di antara tokoh politik yang didekati adalah mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan alias Ali BD. Ali BD pun sudah beberapa kali hadir dalam momen konsolidasi yang digelar partai yang lekat dengan Anies Baswedan itu. "Pak Ali BD kami anggap beliau sebagai tokoh inspiratif. Beliau adalah motivator bagi para kader," ungkap mantan politisi PKS itu.
Pandangan Pengamat
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Ihsan Hamid mengatakan keberadaan PGR belum teruji dalam momen perhelatan pemilu. Meski demikian, partai itu dinilai punya peluang untuk berkembang. Hal itu tidak lepas dari figur sentral yang bisa menjadi daya tarik. Yaitu sosok Anies Baswedan. "Jika ditarik ke NTB, partai ini bisa dibilang punya masa depan. Dalam Pilpres 2024, Anies juga memiliki dukungan cukup besar di NTB," kata Hamid.
Fenomena ini, sambung dia, bisa dikapitalisasi oleh Partai Gerakan Rakyat untuk mendulang dukungan publik di Provinsi Buni Gora. Meski demikian, Hamid mengingatkan, pemilih Anies di Pilpres 2024 belum tentu secara otomatis menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat. "Pendukung Anies tidak otomatis jadi anggota partai. Sebab banyak juga pemilih yang sudah memiliki partai politik," imbuhnya.
Baca Juga: Segera Bahas RUU Pemilu, Komisi II DPR RI Akan Road Show ke Parpol Non Parlemen
Oleh karena itu, ia menyarankan agar partai baru itu menggaet tokoh lokal sebagai figur sentral untuk meraih basis suara. Sebab kekuatan tokoh lokal bisa menentukan nasib partai di tingkat daerah. "Saya kira banyak tokoh lokal yang bisa digaet sebagai vote getter di NTB. Tidak bisa hanya mengandalkan sosok Anies Baswedan," ungkap Ihsan Hamid. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan Berita Lombok Post