LombokPost – DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli sebagai momentum merawat ingatan kolektif tentang perjuangan demokrasi di Indonesia. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996 itu disebut menjadi pengingat bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini lahir melalui perjuangan panjang yang dibayar dengan intimidasi, kekerasan, bahkan pengorbanan nyawa.
Peringatan yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Ahad (26/7) malam, dihadiri pengurus, kader, fungsionaris partai, aktivis mahasiswa, akademisi, hingga budayawan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda mengenang sejarah, tetapi juga ruang refleksi untuk memperkuat komitmen menjaga demokrasi, kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial.
Nuansa sejarah langsung terasa sejak peserta memasuki lokasi acara. Foto-foto dokumentasi Peristiwa Kudatuli dipajang di berbagai sudut ruangan, menampilkan potret bentrokan, para pejuang demokrasi, hingga jejak kekerasan yang pernah mewarnai perjalanan politik Indonesia.
Baca Juga: PDIP Bantah Gerakkan Demo Mahasiswa, Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa Kudatuli tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa penyerbuan kantor partai.
Menurutnya, tragedi 27 Juli 1996 merupakan puncak dari rangkaian panjang dinamika politik yang dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada masa Orde Baru.
"Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya," ujar Rachmat.
Baca Juga: Buka Bulan Bung Karno, DPC PDIP Kota Mataram Sukses Kumpulkan Puluhan Kantong Darah
Dalam paparannya, Rachmat mengulas perjalanan politik sejak Kongres IV PDI di Medan tahun 1993, Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga Kongres Luar Biasa Medan yang menurutnya menjadi awal konflik politik nasional.
Ia menilai Kudatuli merupakan bentuk tekanan politik terhadap kekuatan yang dianggap mengancam rezim saat itu.
Rachmat juga mengisahkan pengalaman kader PDI di Lombok Timur yang menghadapi tekanan politik pada era Orde Baru. Meski PDI berhasil memperoleh enam kursi DPRD yang semestinya berhak atas kursi pimpinan dewan, hak tersebut justru diberikan kepada partai lain.
Baca Juga: Soal Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol: PKS Setuju, PDIP Sebut Tergantung AD/ART Partai
Namun para kader tetap memilih bertahan dengan menyampaikan minderheid nota dalam berbagai pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik yang dianggap mencederai demokrasi.
"Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut," ucapnya.
Menurut Rachmat, demokrasi bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang harus terus dijaga.
"Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa."
Baca Juga: Sebut Ekonomi Mengkhawatirkan, PDIP Kritisi Belanja Negara yang Hanya Bersifat Populis Elektoral
Suasana reflektif semakin terasa saat budayawan Kongso Sukoco membawakan monolog satir yang mengkritik lambannya penyelesaian hukum Peristiwa Kudatuli. Menurutnya, selama tiga dekade terakhir, perhatian lebih banyak diberikan pada peringatan seremonial dibanding penyelesaian hukum bagi para korban.
"Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya."
Pernyataan itu disambut tepuk tangan peserta. Kongso menilai keluarga korban maupun mereka yang mengalami kekerasan masih menunggu kepastian hukum hingga kini.
Baca Juga: Momentum Hari Lahir Pancasila, PDIP Minta Maaf kepada Rakyat atas Perubahan Watak Kekuasaan
Dalam sesi diskusi, Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menegaskan bahwa Kudatuli tidak boleh dipandang hanya sebagai konflik internal partai. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan simbol perlawanan masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang represif.
"Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif."
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, I Made Slamet, membagikan pengalaman pribadinya sebagai salah satu korban represi pada masa Orde Baru. Ia mengaku pernah ditangkap aparat dan rumah kosnya dibakar karena tetap berada di barisan pro-demokrasi.
Baca Juga: Tiga Eks Pentolan PDIP NTB Loncat ke PSI
"Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang."
Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, Satya Ubaya Sakti, mengajak generasi muda menjadikan Kudatuli sebagai pelajaran sejarah. Menurutnya, meski tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, generasi sekarang perlu memahami bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang.
"Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan."
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi, menegaskan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi ruang refleksi untuk menjaga nilai demokrasi dan memperkuat penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Baca Juga: Adnan, Mantan Dewan Lobar dari PDIP Resmi Pimpin PSI Lobar
"Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang tetap relevan adalah demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bangsa," katanya.
Editor : Rury Anjas Andita