LombokPost – Dinamika politik di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lalu Ahmad Zaini terus bergulir.
Bursa pengisian kursi Wakil Bupati Lobar menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik, akademisi, hingga praktisi hukum.
Sejumlah nama mulai mencuat untuk mendampingi Hj. Nurul Adha yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Lombok Barat.
Beberapa nama tokoh yang mulai mencuat diantaranya Sekretaris DPD II Partai Gerindra NTB Nauvar Furqoni Farinduan, Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi hingga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB Dr. Lalu Anton Haiawan.
Baca Juga: Jawa Tengah dan Kalimantan Timur Kantongi Potensi Ekonomi Kerja Sama Rp 20,2 Triliun
Menanggapi hal tersebut, Nauvar Furqoni Farinduan membeberkan pandangannya terkait mekanisme normatif maupun etika politik yang harus dijaga oleh partai pengusung.
"Kalau berbicara aturan secara normatif, partai pengusung bersepakat mengeluarkan rekomendasi calon untuk dibawa ke Paripurna DPRD. Apakah sosok itu harus dari internal partai politik pengusung? Tidak harus. Semua tergantung hak prerogatif dan kesepakatan partai pengusung," tegas Farin, sapaannya.
Lebih lanjut, Farin menjelaskan bahwa quorum pengusulan sebenarnya cukup terpenuhi jika disepakati minimal 50 persen plus satu dari partai pengusung.
Dari komposisi tiga partai pengusung yang ada saat ini yakni PKB, PAN dan PKS, kesepakatan dua partai saja sudah secara teknis memenuhi syarat. Namun, menjaga kekompakan seluruh partai pengusung jauh lebih ideal demi stabilitas pemerintahan.
Meski tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan kursi wakil diserahkan ke partai tertentu, Farin mengingatkan pentingnya aspek moral. "Dalam hidup ini kita tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis. Ada etika dan adab politik yang juga harus dimaknai bersama," imbaunya.
Farin menekankan bahwa figur yang mendampingi Plt Bupati kelak tidak boleh sekadar pemenuhan administratif semata. Sosok Wakil Bupati Lombok Barat harus sanggup menjadi rekan kerja yang sepadan dan melengkapi kepemimpinan daerah.
"PR permasalahan daerah Lombok Barat ini sangat kompleks, tidak hanya bicara angka, tapi juga budaya dan etika. Wakil bupati terpilih harus bisa menjadi mitra pelengkap untuk membangun Lombok Barat menjadi lebih baik," jelasnya.
Baca Juga: Dapat Dukungan dari Grassroot Jadi Wabup Lobar, Hendra Tegaskan Siap Jalankan Instruksi Partai
Sementara itu, dari sudut pandang hukum dan organisasi kemasyarakatan, Wakil Ketua DPF Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB Fadil mengimbau seluruh pihak untuk tetap menghormati mekanisme hukum.
Terlebih yang sedang berlangsung sebelum melangkah terlalu jauh dalam keputusan politik.
Fadil mengingatkan bahwa status Bupati non-aktif saat ini masih dalam proses hukum. Prinsip presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi oleh semua pihak.
"Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah karena proses hukum masih berjalan," tegasnya.
Kepastian politik tentu menunggu bagaimana putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht). Setelah ada kepastian hukum dan Plt diangkat menjadi bupati definitif, barulah mekanisme pengisian posisi wakil bupati secara resmi bergulir di DPRD.
Meski demikian, dalam peta wacana publik dan komunikasi informal antar tokoh, Fadil tidak menampik munculnya figur potensial yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
Salah satu nama yang dinilai layak adalah Ketua DPD KAI NTB Dr. Lalu Anton Hariawan.
"Kami melihat profil Lalu Anton ini sangat potensial. Beliau masih muda, berpendidikan tinggi bergelar doktor dan memiliki kapasitas akademik maupun komunikasi publik yang sangat baik," ungkap Fadil.
Menurut Fadil, seorang pejabat publik di Lombok Barat membutuhkan figur yang inklusif, mau mendengar, dan terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Watak terbuka dan adaptif ini dinilai ada pada sosok Lalu Anton.
"Jabatan publik itu bukan tempat untuk merasa paling pintar. Pemimpin harus mau mengomodir dan mencari solusi bersama. Sosok yang mau mendengar seperti inilah yang dibutuhkan untuk mendampingi kepemimpinan Lombok Barat ke depan," pungkasnya.
Selain Lalu Anton, nama Lalu Ivan Indaryadi sempat mencuat. Namun Ivan masih malu-malu menanggapi peluangnya jadi pendamping Nurul Adha.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati oun menyerahkan sepenuhnya keputusan ini pada Ivan. "Kalau itu silakan tanya Ivan," ungkap Sari di sela-sela resesnya ke Sekotong.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post