LombokPost — Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Mataram dari wilayah utara ke selatan semakin menunjukkan progres nyata.
Pembangunan kompleks Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan resmi dimulai tahun ini menggunakan skema tahun jamak (multiyears) dan diproyeksikan rampung sepenuhnya pada 2028 mendatang.
Anggota DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron menyampaikan, pada tahap awal, pembangunan gedung perkantoran telah diselesaikan dan mulai difungsikan oleh instansi teknis.
"Pembangunan tahap pertama sebesar Rp 58 miliar itu saat ini sudah ditempati oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram. Rencananya, pembangunan gedung utama kantor Wali Kota ini dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun ke depan hingga 2028," katanya.
Baca Juga: Dari Workshop Manajemen Risiko Pemprov NTB, Jangan Biarkan Risiko Mengendalikan Pemerintah
Gufron menekankan, kebijakan ini bukan sekadar memindahkan bangunan fisik perkantoran, melainkan menggeser seluruh pusat pelayanan publik terpadu ke wilayah selatan. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta segera menyiapkan mitigasi serta rekayasa lalu lintas sejak awal di kawasan Jalan Lingkar Selatan.
Kawasan tersebut merupakan jalur bypass dan akses vital menuju bandara dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. Jangan sampai masalah kemacetan yang belum tuntas di wilayah utara seperti kendala di koridor Jalan Dakota justru berpindah ke selatan.
"Mitigasi tata ruang dan lalu lintas harus dimatangkan agar kompleks baru ini menjadi ikon kebanggaan Kota Mataram," tegasnya.
Dukungan senada diutarakan Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Zihani Ilman Fayadi. Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru kota.
"Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di satu titik. Dengan bergesernya pusat pemerintahan ke selatan, dampak positifnya langsung terasa bagi masyarakat. Saat ini pergerakan ekonomi kian bergeliat, ditandai pesatnya pertumbuhan kawasan ruko dan perumahan baru di wilayah selatan," ujar Fayadi.
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi kemacetan lalu lintas, Fayadi menjelaskan, DPRD Kota Mataram bersama Pemkot telah mengawal tiga langkah antisipasi strategis.
Pertama, perencanaan pembukaan jalan baru dari arah Jempong/Pagesangan memotong ke arah timur (Karang Anyar). Jalan alternatif ini disiapkan untuk memecah kepadatan arus kendaraan agar tidak menumpuk di perempatan Pagesangan dan Jalan Airlangga.
Baca Juga: Menjelang Usia ke-33 Kota Mataram, Wali Kota Mohan Ajak Kader PKK Jadi Pelopor Kedewasaan Warga
Konsep dan desain jalannya sudah matang, bahkan alokasi anggaran pembebasan lahan dan fisik jalan sudah siap.
"Namun karena ada kendala penataan lahan warga, eksekusinya tertunda dan menjadi salah satu pemicu Silpa APBD yang cukup tinggi (mencapai sekitar Rp 250 miliar). Kami mendorong agar pembebasan lahan ini segera dituntaskan," jelasnya.
Langkah kedua adalah percepatan penyiapan sistem transportasi massal terintegrasi. Pemkot Mataram dilaporkan telah berkoordinasi langsung ke Kementerian Perhubungan dan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta.
Sementara itu, langkah ketiga dilakukan dengan mengoptimalkan armada Trans Sebening pada rute utara-selatan untuk melayani angkutan sekolah dan mobilitas warga.
"Sudah saatnya Kota Mataram beralih ke transportasi publik. Dengan kombinasi jalan alternatif baru dan transportasi massal, kita optimistis pemerataan pembangunan di selatan berjalan lancar tanpa menyisakan persoalan kemacetan," pungkas politisi muda Partai Golkar ini.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post