LombokPost — Bursa calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menghangat. Mantan Ketua KONI NTB sekaligus mantan anggota DPRD NTB H M. Nur Said Kasdiono memberikan pandangan mengenai kriteria ideal sosok yang pantas memimpin induk organisasi olahraga di Bumi Gora tersebut.
Menurut Kasdiono, arah pembangunan olahraga prestasi tidak bisa dilepaskan dari peran dua elemen penting yakni penguasa dan pengusaha.
“Pertama, itu tidak bisa kita lepas dari penguasa. Kalau bukan penguasa, maka pengusaha. Jika tidak ada yang mau dari keduanya, maka orang yang paling pantas adalah yang punya relasi kuat kepada penguasa dan pengusaha,” tegas Kasdiono kepada Lombok Post, Senin (10/8).
Ia menjelaskan, penguasa memiliki kewenangan serta kekuatan anggaran dan kebijakan untuk memajukan olahraga melalui goresan pena keputusannya. Sementara pengusaha memiliki daya dukung finansial yang konkret.
Kasdiono mencontohkan realitas nasional, di mana pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor) yang dipimpin figur penguasa atau pengusaha sukses mengalami kemajuan pesat. Ia menyoroti PSSI yang dipimpin Erick Thohir serta cabor atletik (PASI) yang ditinggalkan almarhum Bob Hasan lalu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
“Unsur penguasa ini bisa dari eksekutif maupun legislatif. Konsep dasarnya sederhana, cabor yang dipegang figur dengan akses kuat pasti akan jalan,” ujar Ketua KONI yang berhasil menembus target PON 2012 dengan meraih 11 medali emas tersebut.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Borong Produk UMKM di Bale KITA NTB
Sebagai pimpinan KONI NTB pertama yang bukan berasal dari unsur gubernur, Kasdiono menceritakan masa lalunya yang penuh tantangan. Kala aturan regulasi keolahragaan melarang pejabat publik memimpin KONI, ia harus berjuang membangun kepercayaan publik dan pemerintah daerah hingga mengorbankan dana pribadi demi atlet.
Namun kini, Undang-Undang Keolahragaan yang baru memberikan ruang yang lebih terbuka bagi berbagai kalangan untuk memimpin organisasi olahraga. Kasdiono pun memberi peringatan keras kepada para pengurus cabor agar tidak asal memilih pemimpin.
“Jangan asal-asalan mau pegang cabor atau KONI kalau tidak punya kekuatan untuk membangun. Jangan sekadar numpang jadi ketua tapi tidak bisa berbuat apa-apa,” kritiknya.
Menyongsong pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di mana NTB akan bertindak sebagai tuan rumah bersama NTT, Kasdiono membagikan pengalamannya mengamati penyelenggaraan PON sejak PON XV Surabaya tahun 2000 hingga PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Seperti diketahui bursa pemilihan Ketua Umum KONI NTB menghangat. Mori Hanafi selaku incumbent mendapat tantangan besar. Sejumlah pihak mendorong Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengambil alih kepemimpinan KONI.
Gerindra Beri Dukungan ke Gubernur NTB Jadi Ketua KONI
Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menilai kepala daerah merupakan figur yang tepat untuk KONI NTB. Terutama dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu mengatakan, PON bukan sekadar ajang kompetisi olahraga. Prestasi atlet dinilainya membutuhkan pembinaan berkelanjutan, dukungan anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, hingga koordinasi antarlembaga.
"Keterlibatan kepala daerah dalam memimpin KONI NTB justru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintahan dan pembinaan olahraga," jelasnya.
Baca Juga: Bidik Target 5 Besar PON 2028, Mori Hanafi Resmi Daftar Calon Ketua KONI NTB
Sudirsah meyakini, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI, yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan.
Sudirsah menilai tantangan pembinaan olahraga di NTB selama ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga konsolidasi antarlembaga. Menurutnya, KONI membutuhkan sosok yang mampu menggerakkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post