LombokPost – Komisi V DPR RI bersama pemerintah terus berupaya memperluas akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat hingga ke kawasan perdesaan di Provinsi NTB. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kelompok Masyarakat (Pokmas) Program Sanimas Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Sanitasi Tahap I Tahun Anggaran 2026.
"Melalui program IBM Cipta Karya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pengerjaan fisik reguler oleh kontraktor, melainkan melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung," jelas Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Nusa Tenggara Barat, Dades Prinandes.
Dia menjelaskan, Program IBM diinisiasi usulannya oleh masyarakat atau pemerintah Desa selaku pihak yg membutuhkan. Kemudian dikuatkan pengusulannya oleh anggota DPR-RI.
Program berbasis masyarakat ini mencakup beberapa bidang, di antaranya Sanimas (Sanitasi Bermasyarakat), Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat), serta Pisew (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
"Konsepnya direncanakan oleh masyarakat melalui Pokmas, dibangun oleh masyarakat, dan diperuntukkan untuk masyarakat juga," jelasnya.
Dades menjelaskan, Sanimas ditujukan untuk penanganan sanitasi dan air limbah domestik. Sementara Pamsimas difokuskan pada penyediaan air bersih skala perdesaan.
Adapun Pisew merupakan pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi antardesa yang mencakup hingga dua desa dalam satu kecamatan, seperti akses jalan tani.
Untuk menjaga mutu konstruksi dan kerapian tata kelola administrasi, pihak Balai menerjunkan tim fasilitator guna melakukan pendampingan kepada Pokmas selama proses pengerjaan.
Baca Juga: Kadin NTB Bidik Pasar Global dan Investasi Hijau
Adapun total anggaran per lokasi atau per titik dialokasikan sekitar Rp 500 juta. Secara keseluruhan, program ini tersebar di sekitar 100 lokasi di NTB dengan perkiraan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Prorgam ini menurutnya diinisiasi anggota Komisi V DPR RI. Pihaknya di balai kemudiam menangkap dan menindaklanjutinya
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI,l Abdul Hadi menegaskan, program Pamsimas menjadi salah satu solusi jangka panjang yang sangat krusial, terutama untuk mengatasi ancaman kekeringan di wilayah perdesaan.
Menurut Abdul Hadi, syarat utama penentuan lokasi Pamsimas adalah daerah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM. Fasilitas yang dibangun mencakup pembuatan sumur bor dalam, tandon penampungan, instalasi listrik, hingga pembagian ke rumah-rumah warga menggunakan meteran air.
"Ini sangat pas dengan kondisi kekeringan. Banyak wilayah yang sebenarnya memiliki sumber air, tetapi posisinya jauh di bawah dan belum tersentuh PDAM. Melalui sumur bor dalam dan sistem distribusi ini, air siap dibagikan langsung ke warga," tegasnya.
Baca Juga: Kekeringan Makin Parah, Bima Alami 84 Hari tanpa Hujan
Untuk wilayah Pulau Lombok, program ini menyasar 19 desa, sedangkan di Pulau Sumbawa mencakup 12 desa. Seluruh pendanaan program ini bersumber dari APBN.
Abdul Hadi berharap, Pokmas yang telah menandatangani kerja sama ini dapat mengelola keberlanjutan fasilitas tersebut dengan baik. Pemeliharaan mesin, pompa, dan operasional listrik diharapkan dapat dikelola mandiri secara bijak oleh masyarakat setempat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post