LombokPost – Penanganan musibah kebakaran kapal yang terjadi di perairan NTB menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi bersama Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo turun langsung meninjau proses penanganan dan pencarian korban musibah tersebut.
Anggota DPR RI Abdul Hadi menegaskan, prioritas utama saat ini adalah meminimalkan jumlah korban jiwa serta mengoptimalkan proses pencarian dan penyelamatan. Pihaknya meminta seluruh jajaran instansi terkait untuk terus bergerak maksimal di lapangan.
"Upaya kita saat ini adalah memperkecil jumlah nyawa yang hilang atau korban jiwa. Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran untuk ikut terus membantu pencarian korban," ujar Abdul Hadi saat turun ke Pelabuhan ASDP Lembar, Kamis (13/8).
Ia mengungkapkan, masih terdapat beberapa korban yang dilaporkan hilang dan terus dipertanyakan oleh pihak keluarga.
Selain pencarian korban, pihaknya juga menyoroti pentingnya keakuratan data manifest penumpang yang perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
Terkait langkah selanjutnya, Komisi V DPR RI berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi total.
Evaluasi tersebut akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Sambil menunggu hasil kerja KNKT yang sedang berlangsung, pekan depan kami jadwalkan evaluasi bersama Komisi V," tegasnya.
Baca Juga: Hari Ketiga, Tim SAR Kerahkan 3 SRU Cari Korban KMP Putri Yasmin
Mengenai kelayakan kapal dan fasilitas keselamatan, Abdul Hadi menekankan pentingnya ketersediaan serta kesiapan alat pemadam kebakaran yang memadai di atas kapal.
Tak hanya itu, seluruh kru kapal wajib dibekali pelatihan penanganan tanggap darurat musibah kebakaran.
"Alat pemadam kebakaran itu standar wajib yang harus ada. Bahkan para kru dan pengelola kapal harus paham dan terlatih bagaimana cara memadamkan api ketika terjadi bencana seperti ini," tambah politisi NTB tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan apresiasi atas respons cepat seluruh tim SAR gabungan. Ia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas ditemukannya satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Khoiri menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pembelaan secara subjektif terkait insiden ini. Ia mendorong agar peristiwa kebakaran kapal ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
"Terjadinya kecelakaan kapal, baik tenggelam, tabrakan, maupun terbakar, tidak bisa dilihat berdiri sendiri. Sistem keselamatan (safety system) itu adalah satu mata rantai yang saling berkaitan," ungkap Khoiri.
Menurutnya, mata rantai keselamatan melibatkan banyak pihak, mulai dari operator kapal, regulator (Kemenhub, KSOP, dan BPTD), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hingga pihak pengelola pelabuhan sebagai pintu utama pemeriksaan muatan dan penumpang.
Khoiri juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kebakaran sebelum ada laporan resmi dari KNKT. Ia pun menepis anggapan bahwa usia armada kapal menjadi penyebab utama insiden ini.
"Tidak ada korelasi langsung antara usia armada dengan tingkat kelayakan kapal. Secara legalitas dan teknis, kapal ini memenuhi persyaratan keselamatan, memiliki sertifikat aktif, serta didukung alat keselamatan seperti Inflatable Life Raft (ILR) dan sistem pemadam api yang berfungsi baik," jelasnya.
Baca Juga: BGN Tutup 504 Dapur MBG Akibat Tak Higienis, Sekitar 3.000 Dapur Masih Jalani Pemeriksaan
Khoiri Soetomo, mengibaratkan kondisi pelayaran saat ini seperti menjalankan “arisan nasib” atau permainan Russian Roulette. Menurutnya, ketidakpastian keamanan muatan truk yang masuk ke kapal penyeberangan terus berulang karena belum adanya sistem keselamatan yang terintegrasi secara utuh.
“Kalau seluruh mata rantai safety mulai dari regulator, operator, pelabuhan, hingga lembaga terkait tidak bekerja sama, ya kita terus melakukan arisan nasib dari hari ke hari,” tegas Khoiri.
Terkait aturan muatan lebih dan dimensi lebih (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap ditunda, Gapasdap mendesak pemerintah mengeluarkan Perpres atau Inpres. Langkah ini dinilai penting agar regulasi keselamatan memiliki payung hukum yang kuat dan tidak mudah ditawar oleh alasan inflasi atau pembangunan.
Selain itu, Gapasdap mendorong revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tarif. Khoiri meminta penerapan sistem one person, one ticket secara konsisten guna menertibkan manifes penumpang dan memperketat pintu masuk pelabuhan demi keselamatan bersama.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post