LombokPost – Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi tinggi terhadap pola komunikasi dan sinergi yang terbangun antara pihak eksekutif dan legislatif di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
Hal tersebut dinilai membawa dampak positif signifikan terhadap ketepatan waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.
"Pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya, pembahasan dan masuknya tahapan APBD itu selalu molor dan telat. Pengajuan KUA-PPAS ke DPRD selalu terlambat. Tapi di era sekarang ini, di kepemimpinan saat ini, ini kita akui sangat pas dan tepat waktunya," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto usai mengikuti rapat paripurna penandatanganan nota KUA-PPAS APBD 2027 di Gedung Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/8).
Jika dibandingkan dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tahapan pembahasan APBD kerap kali mengalami keterlambatan atau molor. Penyerahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pemerintah daerah ke Dewan sering kali tidak sesuai jadwal.
Baca Juga: PKM Hamzanwadi Kembangkan Produk Kuliner Halal
Menurut Sudirsah, ketepatan waktu pembahasan APBD bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan memiliki implikasi mendasar terhadap kualitas APBD itu sendiri. Ketika dokumen anggaran diserahkan tepat waktu, anggota legislatif memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan penelaahan, pembahasan, serta evaluasi secara komprehensif.
"Implikasinya tentu pada kualitas APBD. Karena ada ruang bagi DPRD untuk melakukan pembahasan secara mendalam. Sehingga begitu APBD ditetapkan, pekerjaan-pekerjaan fisik maupun program pembangunan di lapangan bisa dikerjakan tepat waktu," jelas legislator daerah pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara tersebut.
Ia menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, akibat pembahasan yang terlambat, pelaksanaan pekerjaan proyek sering kali baru bisa dimulai menjelang akhir tahun, seperti bulan September hingga November. Hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan dan mempersempit waktu penyerapan anggaran.
Dengan jadwal pembahasan yang tepat waktu saat ini, Sudirsah optimistis penyerapan anggaran akan berjalan lebih maksimal dan roda perekonomian masyarakat dapat berputar lebih cepat.
"Dampaknya luar biasa. Serapan anggaran maksimal, kualitas pembangunan terjaga, dan uang berputar lebih awal di tengah masyarakat. Ini yang kita harapkan," tegasnya.
Baca Juga: Peringatan Dini Tsunami Pasca Gempa M 7,7: NTT, Sulsel, Sultra, dan NTB Berstatus Siaga-Waspada
Lebih lanjut, Sudirsah juga menyoroti pentingnya menjaga harmonisasi dan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif demi menjaga irama pembangunan daerah yang berkelanjutan. Apa yang disampaikan pimpinan daerah dalam pidatonya terkait pentingnya kolaborasi, dinilainya sangat relevan dengan kondisi saat ini.
"Sinergi antara DPRD dan eksekutif ini cukup bagus untuk menjaga irama pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan. Harmonisasi ini harus terus kita jaga bersama demi kemajuan NTB," pungkasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post