LombokPost - Dinamika internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) kian menghangat jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Munculnya sejumlah figur potensial yang menyatakan ketertarikan untuk menahkodai partai berlambang bintang mercy tersebut ditanggapi santai oleh jajaran pengurus daerah.
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB Syamsul Fikri menegaskan, pimpinan partai menyambut terbuka siapapun figur yang ingin bertarung memperebutkan kursi ketua DPD. Menurutnya, maraknya figur yang bermunculan menunjukkan bahwa Demokrat merupakan partai yang sangat menarik dan memiliki daya tawar politik yang tinggi di Bumi Gora.
"Sah-sah saja ya. Saya sebagai Wakil Ketua I DPD melihat itu hal yang wajar. Yang penting dia punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Itu syarat utamanya. Kalau punya KTA, dia punya hak untuk memunculkan diri dan maju," ujarnya saat ditemui, Selasa (18/8).
Ia menambahkan, semakin banyak kader maupun figur yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua, maka dinamika partai akan semakin hidup dan berwarna.
"Semakin banyak atau bahkan ribuan orang yang mendaftar 5qsebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat, itu justru membuktikan betapa menariknya partai ini di mata publik dan para tokoh," tegasnya.
Baca Juga: Temukan Karang Otak hingga Ikan Hias di Kedalaman 10 Meter Laut Ampenan
Namun demikian, ia mengaku saat ini seluruh jajaran pengurus masih fokus mengawal agenda internal partai dan penyelesaian mekanisme organisasi secara matang. DPD NTB masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) terbaru dari Pimpinan Pusat terkait kepengurusan serta tahapan resmi pelaksanaan Musda.
Menyinggung perubahan aturan dan mekanisme pemilihan Ketua DPD, ia menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara aturan terdahulu dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres terbaru.
Jika pada periode sebelumnya penetapan ketua sangat ditentukan oleh selisih suara mutlak di tingkat DPC, kini kewenangan akhir berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum.
"Kalau dulu beda mekanismenya. Waktu saya empat periode jadi ketua partai, beda satu suara saja sudah menang di Musda. Tetapi dengan perubahan AD/ART sekarang, peta dan prosedurnya berbeda," bebernya.
Dalam aturan terbaru, suara dari DPC maupun DPD tetap diakomodasi sebagai usulan, namun keputusan akhir rekomendasi figur terbaik diputuskan oleh Tim 3 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketum memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengesahkan siapa pimpinan daerah yang dinilai paling siap membesarkan partai.
"Meskipun ada usulan dari daerah, penentu suara terbanyak dan penentu akhir adalah Ketua Umum, Mas AHY. Siapa yang direkomendasikan oleh Ketum, itulah yang akan jadi ketua. Langkah ini diambil bukan berarti partai tidak demokratis, melainkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir konflik internal pasca-Musda," terangnya.
Baca Juga: Akademisi Sebut Jaksa Tak Boleh Ajukan Kasasi Vonis Bebas Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB
Ia menegaskan, persaingan dalam partai politik adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, pengelolaan dinamika yang matang akan melahirkan konsolidasi yang solid. "Di dalam partai politik pasti ada dinamika dan potensi konflik. Yang terpenting bagaimana konflik itu dikelola dengan baik sehingga melahirkan solusi yang menguatkan partai ke depan," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah figur yang mulai ketertarikan menjadi Ketua DPD Demokrat NTB. Mulai dari nama Ketua nonaktif Indra Jaya Usman hingga Lalu Winengan.
Indra Jaya Usman berpeluang besar kembalj menjadi ketua pasca divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram kaitannya dengan dugaan kasus gratifikasi DPRD NTB. "Saya akan lapor dulu terkait putusan ini ke Ketum AHY. Apakah nanti akan diamanahkan kembali, kita tunggu keputusan Ketum. InsyaAllah siap (jadi ketua umum)," jelas IJU, sapaannya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post