LombokPost – Penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dinilai perlu segera dilakukan secara berhati-hati dan bijak. Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS NTB sekaligus anggota DPRD Provinsi NTB TGH Satriawan mengingatkan Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha melakukan pembenahan mesin pemerintahan daerah.
Dengan catatan tidak dilakukan secara grusa-grusu apalagi menggunakan pendekatan yang keras.
"Ibaratnya ini air bah datang ke rumah kita. Setelah bah itu surut tentu kita harus berbenah dulu, bersih-bersih. Jangan kita lanjutkan keributan itu termasuk residunya," paparnya kepada Lombok Post, Selasa (18/8).
TGH Satriawan berharap semua pihak, khususnya kepemimpinan di Lombok Barat, dapat memfokuskan perhatian pada pembenahan internal tata kelola birokrasi. Hal ini penting agar roda pemerintahan dapat bergerak dinamis dan sinergis layaknya kendaraan yang sehat.
"Ibarat kendaraan, birokrasi ini harus dipastikan berjalan dengan baik dan sehat. Sehingga jangankan untuk berjalan biasa, diajak 'berlari' pun birokrasi kita siap dan kuat," ujar tokoh agama yang juga anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU ini.
Baca Juga: Sejumlah Figur Tertarik Pimpin Demokrat NTB, Syamsul Fikri Sebut Tergantung DPC dan DPP
Menanggapi dinamika politik maupun isu perombakan pejabat yang belakangan mengemuka, ia menekankan agar semua proses tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pembenahan birokrasi tidak harus diartikan sebagai perombakan total atau reformasi yang terkesan terburu-buru.
"Bahasa yang lebih tepat itu dibenahi. Apakah nanti bentuknya dirapikan atau disempurnakan, itu sepenuhnya kewenangan pimpinan. Mengelola birokrasi ini kan mengelola sumber daya manusia (SDM), jadi kurang tepat kalau menggunakan cara-cara yang terkesan konfrontatif," tegas Majelis Syuro PKS Indonesia.
Politisi PKS ini kemudian mengutip prinsip kepemimpinan berbasis ajaran agama, yakni rifq atau kelembutan. Menurutnya, kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang mengedepankan sikap santun, penuh pertimbangan, dan tidak otoriter.
"Dalam prinsip Islam ada tuntunan rifq, artinya mengelola dengan kelembutan. Tidak bersikap keras, kasar, atau otoriter. Rasulullah SAW bahkan mendoakan khusus agar para pimpinan yang berlaku lembut kepada umatnya juga senantiasa mendapatkan kelembutan dan rahmat dari Allah SWT," paparnya.
Sebaliknya, ia mengingatkan ada konsekuensi moral dan spiritual bagi seorang pemimpin yang cenderung mengedepankan pendekatan keras dan sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kendati menekankan pentingnya sikap lembut, Satriawan menggarisbawahi bahwa hal tersebut bukan berarti pimpinan harus bersikap lemah atau kehilangan ketegasan.
"Lembut itu bukan berarti lembek. Lembut di sini maksudnya adalah tidak kasar, tidak zalim, dan tidak otoriter. Ketegasan dalam menegakkan aturan tetap harus berjalan, namun disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat," pungkas TGH Satriawan yang juga ipar dari Wabup Lombok Barat Nurul Adha tersebut.
Baca Juga: Dapat Suntikan Rp10,8 Miliar dari Pusat, Pemkot Mataram Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman Hingga Akhir
Terpisah Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyampaikan jika pihaknya sudah konsolidasi dengan para kepala OPD pasca Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan.
"Apa yang kurang kita benahi. Apa yang sebelumnya sudah baik tentu akan kami lanjutkan," paparnya.
Dia mengaku akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi birokrasi di Lombok Barat. Tujuannya untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post