LombokPost-Bawaslu NTB terus memperkuat pencegahan dan konsolidasi demokrasi. Langkah ini dilakukan meski belum memasuki tahapan pemilu.
Konsolidasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah pilar demokrasi. Mulai dari partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga lembaga pendidikan.
Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Hasan Basri mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung.
Baca Juga: Parpol Non Parlemen Soroti Tingginya Biaya Politik, KPU dan Bawaslu Perlu Lakukan Deteksi Dini
Dia menjelaskan, Bawaslu bukan pekerja tahapan yang hanya bekerja saat pemilu dimulai. “Kami adalah pekerja demokrasi. Ada atau tidak ada tahapan, Bawaslu tetap bekerja melakukan penguatan demokrasi,” tegas Hasan.
Menurut dia, Bawaslu memiliki amanat undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan secara sistematis. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan saat ini ialah mendatangi partai politik. Bawaslu mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya sekaligus menyerap masukan. Salah satunya melalui konsolidasi dengan DPD Partai Gerindra NTB.
Hasan menyebut sejumlah persoalan masih menjadi tantangan. Di antaranya politik uang, politisasi SARA, dan pelanggaran netralitas. Hal itu juga tercermin dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Dari pertemuan dengan partai politik, Bawaslu mendapat sejumlah masukan. Salah satunya terkait pengawas ad hoc. Mulai pengawas TPS, desa, hingga kecamatan.
Peningkatan kapasitas pengawas menjadi salah satu sorotan. Hasan mengatakan masa kerja pengawas TPS sangat singkat. Hanya sekitar satu bulan. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi di lapangan cukup besar.
“Pengawas TPS masa kerjanya singkat, hanya satu bulan, dengan honor yang relatif terbatas. Tantangan di lapangan sangat besar, termasuk potensi tergoda iming-iming materi,” ujarnya.
Karena itu, kapasitas dan integritas pengawas perlu diperkuat sejak awal. Bawaslu juga mendorong kolaborasi pengawas TPS dengan saksi partai politik.
Menurut Hasan, saksi yang mendapat pelatihan harus benar-benar ditugaskan di TPS saat pemungutan suara. Dengan begitu, pemahaman terhadap aturan bisa lebih seragam.
Selain pengawas ad hoc, Bawaslu juga menyoroti persoalan netralitas ASN. Hasan mendorong adanya tindakan tegas jika rekomendasi sanksi tidak ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah.
Dia menilai pemerintah pusat perlu memiliki mekanisme punishment yang jelas. Tujuannya memberikan efek jera sekaligus memperkuat netralitas ASN.
“Kami ingin demokrasi di NTB terus membaik. Pengawasan dan pencegahan itu ibarat menyampaikan pesan kebaikan, harus dilakukan setiap hari agar nilai-nilai demokrasi yang ideal bisa terwujud,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra NTB Nauvar Furqony Farinduan mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah catatan dalam pertemuan dengan Bawaslu NTB.
Gerindra menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Belajar dari pelaksanaan Pemilu 2024, penyelenggaraan pemilu sudah cukup baik. Walaupun ada catatan kami terkait ketidaksempurnaannya,” kata Farin.
Baca Juga: DKPP Pecat 67 Komisioner KPU dan Bawaslu karena Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Catatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Gerindra juga menyoroti penggunaan aplikasi serta implementasi aturan perundang-undangan pemilu.
Farin mencontohkan persoalan yang terjadi di Sekotong, Lombok Barat. Menurut dia, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota lain, termasuk Kabupaten Bima.
“Sekotong itu adalah bagian contoh yang juga terjadi di beberapa kabupaten kota lain termasuk Kabupaten Bima,” ujarnya.
Karena itu, Gerindra berharap pengalaman Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi.
Termasuk untuk menyempurnakan sistem pengawasan dan memperkuat struktur Bawaslu.
Mantan wakil ketua DPRD NTB itu berharap masukan dari partai politik dapat ditindaklanjuti. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan demokrasi yang sehat di NTB.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post