LombokPost-DPRD NTB mendorong Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Terutama setelah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penggabungan sejumlah OPD.
Ketua Komisi I DPRD NTB Moh. Akri mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah evaluasi yang menjadi kewenangan gubernur. “Kami dari komisi I sangat mendorong dan mendukung gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD-OPD. Itu yang memang dijanjikan,” ujar Akri kepada wartawan.
Menurut dia, pembenahan perlu dilakukan terhadap seluruh jajaran birokrasi. Sebab masih ditemukan sejumlah persoalan dalam penataan aparatur. Salah satu yang menjadi sorotan komisi I adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
Akri menyebut, pihaknya banyak menerima masukan terkait kebijakan penempatan pegawai. Termasuk penempatan pejabat fungsional maupun pejabat struktural.
Penempatan pegawai, kata dia, harus disesuaikan dengan kompetensi dan spesialisasi masing-masing. Jangan sampai aparatur ditempatkan tidak sesuai keahlian.
Baca Juga: Gubernur NTB dan NTT Temui Korban Gempa di Pengungsian
“Banyak masukan yang kami terima mengenai SK-SK penempatan pegawai yang tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan spesialisasi keahliannya,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kinerja organisasi. Bahkan berpotensi menimbulkan disfungsi pada sejumlah instansi.
Selain penempatan pegawai, komisi I juga menyoroti masih adanya jabatan yang kosong. Sejumlah jabatan masih diisi pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dalam waktu cukup lama.
Akri menilai kondisi itu perlu segera dibenahi. Pengisian jabatan secara definitif penting agar organisasi dapat bekerja lebih maksimal.
Komisi I DPRD NTB pun berencana memanggil pimpinan BKD NTB dalam waktu dekat. Dewan ingin mendapatkan penjelasan terkait kebijakan penataan pegawai. Termasuk meminta data dan hasil evaluasi tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemprov NTB. “Kita ingin minta kejelasan terkait penataan pegawai agar sesuai dengan kinerja dan keahliannya,” katanya.
Terkait posisi sekda NTB, Akri menilai komunikasi dengan gubernur sejauh ini berjalan searah. Namun, evaluasi terhadap OPD teknis dan BKD dinilai tetap harus dilakukan.
Baca Juga: Menyoal Gagalnya Gubernur Iqbal Menjadi Calon Ketua KONI NTB
Menurut Akri, evaluasi tersebut merupakan bagian dari konsekuensi perubahan SOTK. Termasuk setelah proses penggabungan sejumlah OPD dan lahirnya Perda SOTK baru.“Semua OPD secara keseluruhan harus dievaluasi. Ini bagian dari komitmen untuk melakukan perbaikan setelah adanya merger OPD dan lahirnya Perda SOTK baru,” ujarnya.
Akri berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Penataan birokrasi harus berbasis kompetensi agar kinerja pemerintahan lebih efektif. “Gubernur harus mengevaluasi BKD dan seluruh jajaran agar roda pemerintahan berjalan presisi,” pungkasnya. (ton/r1)
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post