LombokPost-Penanganan jembatan Bakong di Lombok Barat (Lobar) mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Aspirasi terkait kerusakan jembatan yang menjadi akses vital penghubung Kecamatan Lembar dan Gerung itu telah disampaikan ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan, usulan penanganan jembatan Bakong tidak berdiri sendiri. Sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir di Kota Mataram dan Lobar turut disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi terkait penanganan jembatan Bakong tidak hanya disampaikan untuk wilayah tersebut, tetapi juga sejumlah daerah yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, termasuk Kota Mataram,” kata Abdul Hadi kepada Lombok Post.
Respons pemerintah pusat mulai terlihat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo disebut telah turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk jembatan Bakong. “Alhamdulillah sudah ada tindak lanjut. Beliau turun langsung untuk mengecek, termasuk Bakong,” ujarnya.
Menurut Abdul Hadi, jembatan Bakong beserta ruas jalan yang terhubung dengannya saat ini merupakan kewenangan Pemprov NTB. Meski dibangun oleh pemerintah pusat, aset tersebut telah diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Baca Juga: Usung Posyandu Literasi dan Senam Sehat, Mahasiswa KKN FISIP UB Bikin Desa Adat Bayan Lebih Hidup
Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi antara Pemprov NTB dan pemerintah pusat. Salah satu opsi yang bisa ditempuh melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Namun, kebutuhan anggaran untuk membangun kembali jembatan tersebut tidak kecil. Berdasarkan perhitungan teknis Balai Jalan, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.
“Hitung-hitungan dari rekan-rekan Balai Jalan sekitar Rp 1 miliar untuk satu meter jembatan gantung besar seperti itu,” jelas politisi PKS tersebut.
Selain faktor bencana, Abdul Hadi menyoroti aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai yang diduga mempercepat terjadinya abrasi di area penyangga jembatan.
Menurut dia, konstruksi jembatan sebenarnya masih cukup kuat. Namun, kondisi lingkungan di sekitarnya menyebabkan tanah penyangga cepat tergerus. “Karena ada aktivitas tambang masyarakat di sana sehingga terjadi abrasi yang cukup cepat,” katanya.
Dia meminta Pemkab Lobar dan Pemprov NTB menertibkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan konstruksi jembatan maupun lingkungan sekitar sungai.
“Kalau nanti sudah dibangun kembali, aktivitas yang bisa mengancam kekuatan jembatan harus dihentikan,” tegasnya.
Terkait waktu pembangunan, Abdul Hadi belum dapat memastikan. Menurut dia, realisasi proyek sangat bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah dan usulan yang diajukan Pemprov NTB kepada pemerintah pusat.
“Kalau tahun ini sepertinya belum. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara bertahap. Ini yang menjadi PR,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Lotim Mulai kelola Wisata Otak Kokoq Joben
Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Kendaraan bermuatan berlebih dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Terlebih, jalur tersebut selama ini juga digunakan sebagai akses pengangkutan berbagai material, termasuk batu bara.
Sementara itu, warga Desa Kebon Ayu masih menunggu kepastian pembangunan jembatan Bakong. Hampir 1,5 tahun sejak mengalami kerusakan akibat banjir pada Februari 2025, jembatan tersebut belum juga diperbaiki. Padahal, jembatan itu menjadi akses vital penghubung bagi warga di wilayah perbatasan Kecamatan Gerung dan Lembar.
Kepala Dusun Proa, Desa Kebon Ayu, M Yusuf mengaku dampak kerusakan jembatan mulai dirasakan masyarakat. Banyak pelajar memilih tidak melintas karena kondisinya berbahaya. “Banyak anak sekolah yang tidak berani melewati jembatan ini. Akhirnya jumlah siswa di SMPN 3 Gerung di Desa Kebon Ayu jauh berkurang,” ungkapnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post