LombokPost-Dua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten di NTB selangkah lagi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Keduanya yakni KPU Lombok Timur (Lotim) dan KPU Lombok Tengah (Loteng).
Saat ini, kedua KPU tersebut tinggal menunggu jadwal wawancara dan visitasi dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Mastur mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian teknis pelaksanaan penilaian. Apakah dilakukan secara daring atau luring.
“Sekarang kita sedang menunggu jadwal wawancara dan visitasi dari TPN KemenPAN-RB,” kata Mastur saat ditemui di kantor KPU NTB, Kamis (20/8).
Menurut dia, proses tersebut merupakan tahapan penting setelah kedua KPU kabupaten itu lolos seleksi internal. Dari 10 KPU kabupaten/kota di NTB yang diajukan, hanya Lotim dan Loteng yang dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti penilaian tingkat nasional. Sebelumnya, penilaian dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) KPU RI.
Baca Juga: KPU NTB Dorong Kesadaran Pemilih Tolak Politik Uang Jelang Pilkades Lombok Barat
Mastur mengatakan, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK merupakan amanat undang-undang. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian predikat. Namun juga perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan. “Secara internal, titik tekannya adalah budaya organisasi yang bebas korupsi serta kemudahan layanan melalui berbagai inovasi,” jelasnya.
Dari sisi eksternal, pembangunan ZI diharapkan meningkatkan citra kelembagaan. Termasuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU. Kepercayaan tersebut penting untuk mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.
Sementara itu, Ketua KPU NTB M. Khuwailid mengatakan pembangunan ZI menuju WBK menjadi salah satu prioritas KPU di semua tingkatan. KPU NTB sendiri telah memulai komitmen tersebut sejak peluncuran pembentukan ZI pada akhir 2022.
Saat ini, KPU NTB telah meraih predikat WBK dan berupaya naik kelas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Zona integritas ini sangat penting karena berdampak langsung pada sistem pelayanan,” katanya.
Khuwailid menyebut KPU memiliki delapan jenis layanan publik. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa pungutan biaya.
Baca Juga: Gubernur NTB dan Bali Hadir untuk NTT, Wujud Nyata Solidaritas KR-BNN
Dalam pembangunan ZI, terdapat enam area perubahan yang harus dipenuhi. Salah satunya berkaitan dengan penguatan budaya kerja dan standar pelayanan.
Aspek mitigasi risiko hukum juga menjadi perhatian. Terutama dalam pengelolaan anggaran.
Sebelum mengambil kebijakan, KPU melakukan kajian terhadap potensi risiko. Langkah itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
“Kita harapkan delapan KPU kabupaten/kota lainnya di NTB bisa melakukan perbaikan agar ke depan mampu memenuhi kualifikasi penilaian tingkat nasional,” pungkas Khuwailid.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post