LombokPost–Ironi terjadi di tengah keberadaan Bendungan Meninting. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar kawasan bendungan justru mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini dirasakan warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, sejak sepekan terakhir.
”Sudah krisis air bersih satu minggu. Sejak 14 Agustus warga meminta agar kami di desa meminta bantuan air bersih ke pemerintah kabupaten,” jelas Kepala Desa Bukit Tinggi Ahmad Muttaqin.
Dia mengatakan, krisis air bersih mulai dirasakan warga sejak pertengahan Agustus. Warga bahkan telah meminta pemerintah daerah menyalurkan bantuan air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Tunjung Polak. Sedikitnya 250 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut membutuhkan pasokan air bersih.
Menurut Muttaqin, berkurangnya debit sejumlah sumber mata air menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut. Jalur pengambilan air selama ini juga dimanfaatkan warga dari sejumlah wilayah, seperti Desa Gelangsar dan Mekarsari.
Kondisi lingkungan di kawasan hulu juga dinilai turut berpengaruh. Perubahan tutupan hutan dan berkurangnya sumber mata air membuat ketersediaan air semakin menipis saat musim kemarau.
”Debit sumber mata air sudah mulai berkurang. Miris kita lihat,” ujarnya.
Baca Juga: Operasi Gabungan di Mataram Sita Ribuan Bungkus Rokok Diduga Ilegal
Krisis air bersih semakin terasa karena sumur warga mulai dangkal. Bahkan, kualitas air juga mulai menurun. Warga mengeluhkan air sumur yang mulai mengeluarkan aroma kurang sedap.
”Daerah perbukitan dan di bawah juga sudah mulai kekeringan. Airnya sudah agak bau. Sumur sudah mulai dangkal dan aroma airnya tercium kurang baik,” katanya.
Beruntung, bantuan air bersih akhirnya datang. BPBD Lombok Barat menyalurkan air menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Anggota DPRD Lombok Barat Dapil Gunungsari-Batulayar Muhammad Munip menilai kondisi kekeringan tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. Sebab, persoalan kekeringan bukan baru terjadi tahun ini, tetapi juga dialami warga pada tahun-tahun sebelumnya.
”Ini biasa terjadi saat musim kemarau berkepanjangan. Ini terjadi tidak tahun ini saja, tetapi tahun sebelumnya sudah terjadi. Harus mitigasi lebih dini,” tegasnya.
Menurut Munip, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus memiliki langkah antisipasi sebelum kondisi berkembang menjadi darurat. BPBD juga diminta menyiapkan distribusi air bersih lebih awal agar masyarakat tidak menunggu sampai kondisi semakin parah.
Ia juga meminta PDAM tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Perusahaan daerah tersebut diharapkan membangun fasilitas penampungan atau shelter air yang dapat digunakan ketika terjadi krisis air bersih.
Selain penanganan jangka pendek, Munip mendorong agar keberadaan Bendungan Meninting segera memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Meski telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, pemanfaatan air bendungan untuk kebutuhan masyarakat sekitar dinilai belum optimal.
”Kami harapkan bendungan ini juga segera dimanfaatkan. Meski sudah diresmikan presiden, manfaatnya belum dirasakan warga,” katanya.
Menurutnya, keberadaan bendungan jangan hanya menjadi objek pemandangan. Masyarakat sekitar, terutama wilayah perbukitan yang kerap mengalami kekeringan, juga harus mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
Persoalan mitigasi kekeringan dan kebutuhan fasilitas air bersih, lanjut Munip, akan kembali didorong dalam pembahasan APBD murni. Pemerintah diharapkan memiliki skema penanganan yang lebih permanen sehingga persoalan krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post