LombokPost- Polemik kompensasi bagi pelaku usaha terdampak proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Ampenan belum berakhir. Anggota DPRD Kota Mataram Dapil Ampenan Afifian Khalid menilai pemberian kompensasi tidak semestinya hanya didasarkan pada apakah akses toko atau tempat usaha tertutup secara fisik.
Menurutnya, dampak proyek berskala besar tidak selalu dirasakan oleh usaha yang berada tepat di titik penggalian. Usaha yang berada di luar area pekerjaan pun bisa mengalami kerugian ketika akses lalu lintas menuju kawasan mereka terganggu.
“Menurut saya, ganti rugi itu memang secara proporsional, bukan hanya kepada yang terdampak langsung secara fisik. Itu kan akses masalahnya yang menghambat segala kegiatan orang di sekitar,” kata Afifian.
Politikus partai pemerintah tersebut mengatakan, masyarakat yang aksesnya terganggu juga harus diperhitungkan sebagai pihak terdampak. Sebab, ketika arus lalu lintas berubah atau akses menuju kawasan usaha terhambat, dampaknya dapat merembet pada aktivitas ekonomi warga.
Baca Juga: Proyek SPALD-T Ratusan Miliar Dinilai Minim Rekayasa Lalu Lintas
“Semua warga masyarakat yang terdampak harus mendapatkan kompensasi. Semua yang terdampak, dalam arti akses menuju usaha mereka itu harus diperhatikan,” tegasnya.
Afifian menilai, persoalan tersebut perlu diperjelas sejak awal agar tidak menimbulkan kesan bahwa hanya pelaku usaha yang tokonya tertutup akibat pekerjaan yang berhak memperoleh kompensasi.
Menurut dia, dampak proyek juga harus dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Terlebih, jalur SPALD-T yang melintasi kawasan Ampenan berada di tengah aktivitas masyarakat dan pusat-pusat ekonomi.
“Kita lihat pasar swalayan, bukan dampak dari segi ekonomi, dari sosial. Kompensasinya harus jelas,” ujarnya.
Afifian mengaku sebelumnya telah menyampaikan masukan terkait potensi dampak proyek kepada pihak terkait. Bahkan, dia pernah mempertanyakan persoalan tersebut ketika mengetahui akan ada pembangunan jembatan di depan rumahnya sebagai bagian dari pekerjaan.
Baca Juga: Sosialisasi Proyek SPALDT Mataram Tuai Kritik Tajam, Banyak Warga Bingung
“Karena kebetulan akan ada jembatan pas di depan rumah. Waktu itu saya memberikan masukan maupun saran,” katanya.
Dia berharap mekanisme kompensasi yang diterapkan benar-benar mampu mengakomodasi seluruh bentuk kerugian yang muncul selama proyek berlangsung. Menurutnya, pemerintah dan pelaksana perlu melihat dampak secara lebih luas, bukan semata berdasarkan batas fisik area pekerjaan.
“Apalagi di Ampenan ini kita paham betul perekonomian masyarakat akan terdampak di jalur-jalur SPALD-T yang akan dibangun ini,” tandasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post