LombokPost–Persoalan penetapan desil masyarakat penerima bantuan sosial menjadi sorotan anggota DPRD Lombok Barat. Fraksi Golkar dan Fraksi PPP menilai masih banyak data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Lombok Barat H Jumahir mengatakan, persoalan tersebut menimbulkan kerancuan di tingkat masyarakat. Salah satu dampaknya, aparat desa dan dusun kerap dianggap sebagai pihak yang menentukan seseorang masuk dalam desil tertentu.
“Kesannya aparat dusun atau aparat desa yang memposisikan yang bersangkutan menjadi desil 1 dan seterusnya. Padahal dengan era IT sekarang, desil ini bisa berubah otomatis dengan aktivitas yang dilakukan warga,” katanya.
Menurut Jumahir, perubahan status ekonomi dalam sistem pendataan dapat terjadi ketika masyarakat melakukan aktivitas tertentu yang terhubung dengan sistem digital. Salah satunya ketika warga mengajukan pinjaman ke perbankan.
Warga yang sebelumnya masuk dalam kelompok ekonomi rendah, terdeteksi memiliki perubahan kondisi ekonomi setelah melakukan transaksi atau pengajuan kredit melalui perbankan.
Padahal, menurutnya, pinjaman bank tidak serta-merta menunjukkan seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Sebaliknya, banyak masyarakat mengakses pinjaman karena membutuhkan modal atau tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Hal serupa terjadi ketika masyarakat mengambil kredit kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan dapat menjadi salah satu indikator yang terbaca sistem, meskipun kendaraan tersebut sebenarnya digunakan sebagai sarana mobilitas untuk bekerja dan mencari penghasilan.
“Motor itu menjadi kebutuhan yang bersangkutan untuk mencari dan berikhtiar ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Warga Mataram Sanggah Status Desil Demi Bansos
Karena itu, Fraksi Golkar meminta metode penentuan desil diperbaiki. Pemerintah desa dan dusun, menurut Jumahir, tetap perlu dilibatkan dalam proses pendataan karena mereka memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi warga.
“Tidak bisa hanya dilihat secara fisik saja, tetapi dilihat secara utuh ekonomi, fasilitas yang dimiliki, serta beban untuk menghidupi keluarganya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Lombok Barat Muhali juga menilai persoalan pendataan masih perlu mendapat perhatian serius. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi petugas yang melakukan pendataan.
Menurutnya, petugas harus melihat kondisi masyarakat secara langsung dan objektif. Jangan sampai pendataan dilakukan tanpa bertemu dengan warga yang bersangkutan atau hanya mengandalkan dokumentasi rumah.
“Harus betul-betul melihat secara riil. Jangan sampai tidak ketemu orangnya, kemudian hanya foto-foto rumahnya, lalu datanya dientri dari luar,” katanya.
Muhali juga menyoroti persoalan waktu pendataan. Masyarakat tidak selalu berada di rumah karena memiliki aktivitas bekerja dan mencari nafkah. Karena itu, koordinasi antara petugas dengan pemerintah desa dan dusun dinilai penting agar warga yang akan didata dapat ditemui.
Di sisi lain, Muhali mendukung usulan pemerintah desa agar penyaluran bantuan ditahan sementara apabila data penerima masih belum benar-benar terverifikasi.
Ia menilai langkah tersebut penting agar bantuan tepat sasaran sekaligus mencegah gejolak di tengah masyarakat.
“Kalau pemerintah pusat menahan dulu bantuan sampai selesai verifikasi kepada yang berhak, kami dukung. Karena penerima bantuan itu sudah diatur,” tegasnya.
Baca Juga: Dari Kuis Televisi ke Pentas Dunia: Kisah Fantastis Valdas Dambrauskas Bawa Sabah ke Liga Champions
Muhali juga mengingatkan masyarakat agar terbuka saat proses pendataan. Menurutnya, persoalan data bukan hanya disebabkan metode pendataan, tetapi juga perilaku sebagian masyarakat yang berupaya menunjukkan kondisi ekonominya lebih rendah demi mendapatkan bantuan.
Karena itu, ia mendorong adanya edukasi kepada masyarakat sekaligus perbaikan sistem pendataan agar data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi warga.
“Data ini harus terbuka. Masyarakat juga harus menyampaikan apa adanya,” pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Barat