LombokPost-Kondisi cuaca di Provinsi NTB yang kian tidak bersahabat menuntut kewaspadaan tinggi dari pemerintah daerah. Potensi ancaman musim kemarau panjang kini membayang-bayangi wilayah NTB. Jika tidak segera diantisipasi dengan perencanaan yang matang, krisis air diyakini berpotensi menjelma menjadi bencana kemanusiaan yang serius.
"Kondisi cuaca kita saat ini sedang sangat tidak bersahabat, bahkan potensi kemarau ini kayaknya panjang. Karena itu harus ada mitigasi dalam rangka perencanaan mengantisipasi kekeringan jangka panjang ini," ujar Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB berserta pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah konkret. Harus ada pemetaan serta perumusan strategi mitigasi bencana kekeringan jangka panjang.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, langkah paling krusial yang harus segera dilakukan Pemprov NTB adalah melakukan pemetaan secara komprehensif terkait kondisi sumber-sumber mata air yang ada. Mengingat, debit air di berbagai wilayah NTB saat ini sudah mulai menyusut signifikan akibat tingginya laju alih fungsi lahan.
Lahan hutan yang dulunya berfungsi sebagai area tangkapan air kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan. Dampaknya, keberadaan mata air perlahan menghilang dan debit air terus mengalami penurunan masif.
"Sekarang kita merasakan akibatnya semua. Lahan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan membuat hilangnya sumber mata air. Ini mengakibatkan penyusutan terhadap debit-debit mata air kita," jelasnya.
Baca Juga: Malika Tours & Travel Buka Cabang di Mataram, Bidik Jamaah Haji dan Umrah NTB
Raden Nuna menegaskan, tanpa antisipasi dini, ancaman kekeringan ini bisa meluas menjadi bencana kemanusiaan. Wilayah-wilayah kering sangat berpotensi mengalami bencana kebakaran, seperti kasus yang melanda kawasan adat Sade serta musibah kebakaran di Pondok Pesantren NW Lombok Timur hingga di wilayah Senggigi Lombok Barat.
Tak hanya ancaman kebakaran, menyusutnya pasokan air bisa memicu gagal panen berkepanjangan yang berujung pada krisis pangan daerah. Selain itu, krisis air bersih juga berdampak masif pada penurunan kualitas kesehatan dan sanitasi masyarakat.
"Kalau sumber air hilang dan debitnya berkurang, konsumsi air masyarakat sangat terganggu. Ini berakibat masif bagi kesehatan dan kebersihan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera melakukan mitigasi," tegasnya.
Di sisi lain, Nuna juga menyoroti pemanfaatan infrastruktur penunjang air di NTB. Ia mendesak pemerintah untuk menyinergikan langkah bersama daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan bendungan-bendungan besar, salah satunya Bendungan Meninting yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menekankan bahwa keberadaan bendungan berskala besar harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat, baik untuk menopang sektor pertanian maupun memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
"Kita punya bendungan yang sangat prestisius seperti Bendungan Meninting. Sejauh mana ini bisa menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi kekeringan, bukan saja untuk pertanian tapi juga konsumsi air masyarakat," pintanya.
"Jangan sampai semua bendungan yang ada debit airnya menyusut tanpa antisipasi. Peringatan ini harus menjadi alarm bagi kita semua," sambungnya.
Baca Juga: Perkuat Akses Layanan Kesehatan Mata, RS Mandalika Hadirkan Operasi Katarak Gratis
Hal senada juga sebelumnya disampaikan anggota DPRD Lombok Barat Muhammad Munip. Dia menyoroti krisis air bersih yang justru terjadi di desa lingkar Bendungan seperti Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari.
"Perlu dipertanyakan pemanfaatan Bendungan Meninting ini. Kenapa warga di sekitarya justru mengalami krisis air bersih?" tanyanya.
Dia berharap Bendungan Meninting bisa segera dioptimalkan pemanfaatannya. Selain untuk kebutuhan irgasi pertanian juga bisa untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Sehingga diharapkan bisa segera dibangun reservoar di sekitar Bendungan Meninting untuk pengolahan air baku menjadi air bersih.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post