LombokPost-Pembahasan APBD Perubahan 2026 dikebut. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda memastikan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan sesuai jadwal.
"Insya Allah pembahasan dengan TAPD cepat selesai. Kami berharap Jumat bisa paripurna untuk penandatanganan KUA-PPAS Perubahan," ujar Isvie ditemui di kediamannya, Selasa (1/9).
Setelah penandatanganan KUA-PPAS, pembahasan dilanjutkan menuju penetapan APBD Perubahan. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD NTB telah menyusun jadwal untuk memastikan seluruh tahapan selesai tepat waktu.
Isvie menargetkan APBD Perubahan sudah ditetapkan pada pertengahan September. "Semoga jadwal Bamus bisa dicapai. Sekitar tanggal 18 atau 19 September ini kita bisa paripurna penetapan APBD Perubahan," ujarnya.
Dalam pembahasan, DPRD NTB memberi perhatian besar terhadap potensi peningkatan PAD. Komisi III akan mengawal kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Baca Juga: Nyatakan Kesiapan, Muzihir Tantang Figur Lain Bertarung di Pilwali Mataram
Dewan optimistis pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan. Proyeksi itu salah satunya ditopang asumsi pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,7 persen.
"Di Banggar, kami semua berharap ada peningkatan pendapatan untuk tahun ini. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7,7 persen, ada proyeksi kenaikan pendapatan sekitar puluhan miliar rupiah," jelas Isvie.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan berada di kisaran Rp 6,3 triliun. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu tumpuan. Di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Upaya menggenjot PAD dinilai semakin penting. Sebab transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan. Kondisi itu membuat NTB dituntut memperkuat sumber pendapatan dari dalam daerah.
Namun, sektor pertambangan belum bisa banyak diandalkan. Isvie menyebut penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, terutama dari PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN), mengalami penurunan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kendala ekspor konsentrat yang belum bisa keluar.
"Sektor pertambangan belum bisa di-push lebih jauh karena kondisi saat ini. Karena itu, harapan utama kita bertumpu pada optimalisasi aset daerah dan penerimaan pajak," jelasnya.
Baca Juga: MotoGP 2027 Masuki Era Baru, Ini Jadwal Lengkap Tes Pramusim dan Debut Motor 850cc
Karena itu, DPRD mendorong Pemprov NTB mengoptimalkan aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Salah satu yang menjadi sorotan ialah aset di Gili Trawangan, Lombok Utara.
Persoalan tata kelola aset di kawasan tersebut dinilai perlu segera dituntaskan. Dewan berharap aset tersebut dapat dikelola secara lebih produktif.
"Aset terbesar kita ada di Gili Trawangan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Menurut informasi, saat ini sedang ada tim appraisal untuk menilai aset tersebut," beber Isvie.
Dia berharap proses penilaian aset menjadi langkah awal untuk memperjelas pengelolaan aset Pemprov NTB. Dengan tata kelola yang lebih baik, aset tersebut diharapkan mampu mendongkrak PAD.
Sebelumnya, Inspektur NTB Budi Herman mengatakan Pemprov NTB tengah menyiapkan langkah konkret untuk membenahi tata kelola aset di Gili Trawangan. Pemprov menargetkan kejelasan status lahan sekaligus pola pengelolaannya.
Menurut Budi, penilaian ulang menjadi tahap penting sebelum menentukan langkah berikutnya. Nilai aset harus diketahui secara pasti melalui appraisal.
"Kata kuncinya untuk peningkatan PAD adalah kita harus hitung dulu aset kita di sana berapa nilainya melalui appraisal ulang," ujarnya.
Salah satu aset yang menjadi perhatian ialah lahan seluas sekitar 65 hektare di Gili Trawangan.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post