LombokPost-Pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa mendapat porsi anggaran yang lebih berimbang. DPRD NTB menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Anggota Komisi IV DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbawa-KSB Iwan Panjidinata mengapresiasi komitmen Pemprov NTB dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur.
Menurutnya, porsi program pembangunan untuk Pulau Sumbawa pada tahun anggaran 2025 sudah cukup proporsional. Bahkan, anggarannya disebut lebih besar dibandingkan sejumlah alokasi untuk Pulau Lombok.
"Anggaran untuk wilayah Sumbawa dan KSB pada tahun anggaran 2025 lalu telah menunjukkan porsi yang sangat proporsional," kata Iwan kepada Lombok Post.
Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya serius menjaga pemerataan pembangunan antarpulau. "Ini bentuk pemerataan yang terus kita bangun bersama," ujarnya.
Iwan mengakui pelaksanaan sejumlah program infrastruktur tahun lalu masih menghadapi kendala teknis. Persoalan tersebut, kata dia, terus dievaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Tak Ada Tax Amnesty Tahun Depan, Hingga Juli, Pajak Tumbuh 30 Persen
Komisi IV DPRD NTB juga ikut mengawal program infrastruktur untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Pengawalan dilakukan agar kebijakan pemerataan tidak berhenti pada alokasi anggaran.
"Jangan sampai ada ketimpangan pembangunan. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan dinas terkait," tegasnya.
Untuk Pulau Sumbawa, kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar. Jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU) disebut sebagai kebutuhan paling mendesak.
Iwan menilai perbaikan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi. Salah satunya pariwisata.
"Ketika jalan bagus, layak, dan fasilitas penerangan terpenuhi, sektor lain seperti pariwisata akan ikut berkembang," katanya.
Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-KSB Fakhruddin.
Dia menilai konektivitas dan kelayakan sarana publik di Pulau Sumbawa masih membutuhkan perhatian serius.
Salah satunya penerangan di jalur utama. Fakhruddin menyoroti ruas Poto Tano-Taliwang serta jalur Sumbawa-Bima.
"Marka jalan dan lampu penerangan jalan harus dimaksimalkan. Khususnya jalur Sumbawa ke Bima maupun dari Poto Tano. Pengendara butuh keamanan dan kenyamanan," ujarnya.
Menurut dia, kondisi jalan yang gelap meningkatkan risiko kecelakaan. Terlebih di sejumlah ruas pedalaman yang minim penerangan.
Baca Juga: Minta Izin Menjual Minuman Beralkohol, Berkas Kafe Tertahan
Selain jalan darat, kondisi transportasi penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano juga menjadi perhatian. Pengawasan terhadap armada dan barang muatan perlu diperketat.
Fakhruddin mengingatkan, lonjakan mobilitas warga pada momen tertentu seperti Tahun Baru, Ramadan, dan Idul Fitri harus diantisipasi sejak awal.
Kesiapan armada harus dibarengi dengan pemeriksaan keselamatan yang ketat. Termasuk terhadap barang yang dibawa penumpang maupun kendaraan.
Dia menyinggung insiden kebakaran kapal di jalur Lembar-Padangbai sebagai pelajaran penting. Pengawasan terhadap barang mudah terbakar tidak boleh longgar.
"Kalau mengangkut hewan ternak, pakan seperti jerami itu mudah terbakar. Petugas di pelabuhan harus mengidentifikasi muatan dengan jeli agar tidak muncul percikan api yang membahayakan penumpang," tandasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post