LombokPost – Ketua DPD Partai Golkar NTB H. Mohan Roliskana merespons arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau Pokir.
Mohan meminta seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD NTB serta DPRD kabupaten dan kota mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Langkah itu dinilai penting agar Pokir tetap menjadi instrumen penyerap aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum.
“Pokir itu amanahnya besar. Pokir adalah instrumen yang sepenuhnya legal dan memiliki dasar hukum resmi. Ini merupakan amanat institusi yang berfungsi sebagai jembatan untuk memasukkan aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” kata Mohan, Minggu (6/9).
Menurutnya, Pokir merupakan suara masyarakat yang dititipkan melalui anggota DPRD. Karena itu, proses pengusulannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Mohan mengatakan perhatian KPK terhadap Pokir harus menjadi early warning bagi seluruh anggota legislatif. Kader Golkar diminta lebih berhati-hati dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“KPK menyoroti Pokir bukan tanpa alasan. KPK memotret secara terbuka dinamika Pokir di semua daerah di NTB dan disampaikan posisi kerentanan terhadap praktik korupsi. Ini tentu menjadi early warning agar kita lebih prudent,” ujarnya.
Karena itu, Golkar NTB menginstruksikan seluruh anggota fraksinya menggunakan mekanisme resmi dalam pengusulan Pokir. Setiap usulan harus masuk melalui sistem e-planning.
Mohan menegaskan tidak boleh ada usulan di luar sistem. Termasuk praktik yang disebut sebagai Pokir “siluman”.
Baca Juga: Tren WFC Makin Marak, Kafe Kini Jadi Tempat Kerja dan Peluang Bisnis Baru
Pesan tersebut berlaku bagi seluruh politisi Golkar di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Mohan meminta kader menjadikan Pokir sebagai bukti kerja untuk masyarakat.
“Mari kita jadikan Pokir sebagai bukti kerja kita untuk rakyat. Kita jaga kepercayaan rakyat, jaga semangat integritas,” tegasnya.
Mohan juga mengingatkan kader agar menjaga etika organisasi. Ia tidak ingin ada moral hazard dalam pelaksanaan Pokir yang kemudian berdampak pada citra Partai Golkar.
“Ini satu instrumen penting, menjadi jantung kepercayaan untuk mengikat kepercayaan rakyat terhadap partai. Kita jaga etika organisasi dan jangan ada moral hazard yang berdampak terhadap citra Partai Golkar,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Rilis