LombokPost-Persoalan kemacetan lalu lintas di Kota Mataram kian mengkhawatirkan. Laju pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan membuat sejumlah titik krusial mengalami kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk.
"Kemacetan ini harus ditangani dari hulu ke hilir. Pertama, kita lihat pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat. Kedua, aturan seperti ganjil-genap sebenarnya ada. Namun yang paling krusial, pemerintah harus mulai menyiapkan anggaran untuk membuat jalur-jalur alternatif," ujar Anggota DPRD NTP Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram TGH Achmad Muchlis kepada Lombok Post.
Dia menilai kemacetan yang terjadi saat ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan solusi parsial atau kebijakan sementara semata.
Ia menyoroti salah satu titik yang belakangan ini mengalami penumpukan kendaraan yang cukup parah, yakni di kawasan jalur Rembiga penghubung ke Gunungsari. Menurut TGH Muchlis, kemacetan di wilayah tersebut sudah sangat padat dan memprihatinkan.
"Terutama yang saya lihat sekarang ini di Gunungsari, itu kemacetannya sudah melebihi Jakarta. Kemarin ada persoalan di sana terkait pembatas jalan (median) yang dikomplain warga," bebernya.
Padahal warga menurutnya juga belum tentu semua mengerti aturan lalu lintas. "Mereka ingin cepat saja sampai ke rumahnya di Rembiga tanpa memikirkan kelancaran bersama," terang TGH Achmad Muchlis.
Baca Juga: Pemda KLU Ambil Langkah Darurat, Droping Air ke Gili Trawangan
Dia menegaskan, jalan raya merupakan fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Untuk itu, kesadaran masyarakat serta kepekaan aparat lalu lintas sangat dibutuhkan agar rekayasa jalan dapat berjalan efektif.
Namun, ia mengingatkan bahwa rekayasa lalu lintas atau penutupan U-turn bukan solusi permanen.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan pembukaan jalur-jalur alternatif baru demi memecah konsentrasi kendaraan. Salah satu usulan konkret yang disampaikannya adalah mengoneksikan jalur dari kawasan Udayana menuju Gunungsari.
"Harus dibuat jalur dua di sana. Jadi jalur yang ke sini (selatan) khusus untuk arah ke sini, dan jalur yang ke sana (utara) khusus ke sana. Lahan kosong ke arah sana masih ada dan bisa dimanfaatkan. Ini sudah saatnya dipikirkan sebelum kemacetan di Kota Mataram ini menjadi semakin krodit," cetusnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi NTB. Mengingat Kota Mataram merupakan ibu kota provinsi sekaligus penghubung antar-kabupaten seperti Lombok Barat dan Lombok Utara (KLU), penanganan infrastruktur jalan tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Mataram.
Dia menegaskan ini bukan hanya persoalan Kota Mataram saja. Jalan ini menghubungkan Mataram, Lombok Barat, hingga KLU. Kalau semua beban anggaran diserahkan ke Kota Mataram, tentu akan sangat berat.
"Harus ada intervensi dan sinergi dari Pemerintah Provinsi NTB untuk merealisasikan infrastruktur pemecah kemacetan ini," pintanya.
Baca Juga: Tokoh Muda Sumbawa Alimuddin Kirim Pesan ke Gubernur, Dorong Konektivitas dan Hilirisasi Pembangunan
Terpisah, tokoh Karang Taruna Kota Mataram Arif Rahman Maladi juga mendukung penguraian kemacetan di Jalur Rembiga saat ini. Meskipun banyak warga yang beralasan rekayasa lalu lintas satu jalur berdampak pada UMKM yang sepi.
"Secara dampak, manfaatnya begitu terasa mengurai kemacetan. Kalau alasannya UMKM sepi, bisa hearing ke dewan mencari solusi dengan dinas terkait," sarannya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post