LombokPost — Masalah krisis air bersih yang melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus menjadi sorotan publik.
Pasalnya, ketersediaan air bersih bukan sekadar penunjang sektor pariwisata, melainkan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat dan para pelaku usaha setempat.
Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat-Lombok Utara Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa persoalan krisis air bersih di tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) sudah menjadi keluhan klasik yang terus berulang. Untuk itu, penanganannya tidak boleh hanya berfokus pada solusi jangka pendek.
"Air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, di samping merupakan urat nadi pariwisata kita. Persoalan ini terus-menerus dikeluhkan, sehingga harus ada solusi serius dan permanen dari pemerintah," ujar Sudirsah saat memberikan keterangan.
Terkait langkah yang telah diambil, Sudirsah menanggapi positif hasil rapat koordinasi antara Penjabat Gubernur NTB, Bupati KLU, serta jajaran Forkopimda yang memutuskan untuk menggunakan langkah diskresi.
Kebijakan diskresi tersebut rencananya akan berjalan selama enam bulan guna memenuhi ketersediaan air darurat bagi warga dan pengusaha hotel.
Baca Juga: Rp 9 Miliar Temuan BPK Belum Dikembalikan, Inspektorat NTB Siapkan Sidang TP-TGR
Namun, politisi tersebut mengingatkan bahwa masa diskresi selama enam bulan ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara untuk merumuskan skema solusi jangka panjang. Solusi tersebut juga diharapkan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Di tengah masa diskresi ini, kita harus mencari skema jangka panjang. Jangan sampai solusi yang diambil justru merusak lingkungan, seperti melakukan pengeboran air tanah secara masif yang berpotensi merusak ekosistem," terangnya.
Sebagai opsi solusi permanen, Sudirsah menyarankan pemerintah daerah untuk mengadopsi langkah inovatif yang pernah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Timur pada tahun 2009 lalu.
Saat itu, krisis air di Gili Ketapang, Probolinggo, berhasil diatasi melalui proyek pemasangan pipa air bersih bawah laut.
"Pada 2009 lalu, Kementerian PU pertama kalinya di Indonesia memasang pipa bawah laut untuk mengatasi krisis air di Gili Ketapang, Probolinggo. Langkah tersebut berhasil dan membawa manfaat besar. Kenapa kita tidak belajar dan menerapkan teknologi pipa bawah laut serupa untuk Gili Trawangan?" tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna merealisasikan skema pipa bawah laut tersebut.
Baca Juga: Gerindra Teratas di Survei, Sudirsah Minta Kader NTB Jangan Jumawa
Dengan adanya solusi permanen, sektor pariwisata NTB dapat terus berkembang tanpa terganggu oleh krisis air bersih yang berulang.
"Kita berharap pemerintah segera menemukan jalan terbaik agar pariwisata tetap berjalan optimal dan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat teratasi secara berkelanjutan," pungkasnya.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post