LombokPost — Krisis air bersih yang terus melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak.
Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Barat - Lombok Utara, Nanik Suryatiningsih, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan karena menyangkut citra pariwisata daerah di mata dunia.
"Gili Trawangan itu adalah wajah NTB di mata dunia. Kalau air bersih saja bermasalah, ini sangat ironis," kata Nanik saat memberikan keterangannya terkait krisis air bersih di kawasan tiga gili tersebut.
Menurut Nanik, dampak dari terhentinya pasokan air bersih sangat dirasakan oleh para wisatawan dan pelaku usaha di sana. Saat high season, jumlah kunjungan wisatawan bisa mencapai sekitar 3.000 orang per hari.
Baca Juga: Rp 9 Miliar Temuan BPK Belum Dikembalikan, Inspektorat NTB Siapkan Sidang TP-TGR
Namun, gangguan pasokan air yang terjadi sejak pertengahan bulan lalu membuat aktivitas pariwisata lumpuh total.
"Bahkan saya mendengar ada pengelola hotel yang terpaksa menguras air kolam renang hanya untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan," ujar anggota legislatif partai Gerindra tersebut.
Nanik menjelaskan, akar permasalahan air bersih di kawasan Tiga Gili memang terbilang rumit. Hal ini berkaitan dengan regulasi perizinan, mengingat kawasan gili masuk dalam zona konservasi laut.
Meski demikian, ia meminta semua pemangku kepentingan untuk tidak saling melempar tanggung jawab dan segera mencari jalan keluar bersama.
Ia mengapresiasi berbagai langkah awal yang telah dilakukan, seperti komunikasi langsung antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta ruang diskresi.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga telah memperpanjang masa diskresi operasional selama beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: Pemda KLU Ambil Langkah Darurat, Droping Air ke Gili Trawangan
Namun, Nanik mengingatkan bahwa solusi sementara seperti pengiriman air menggunakan kapal dari Pulau Lombok tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang karena menelan biaya yang sangat besar dan jumlahnya belum mencukupi.
"Pemerintah Provinsi NTB harus menjadi jembatan untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, baik KLHK maupun KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), agar duduk bersama dalam satu meja. Pemprov perlu bersurat secara formal untuk memperjelas perizinan dan memberikan kepastian hukum," tegasnya.
Nanik berharap proses diskresi dan koordinasi perizinan ini dapat segera rampung agar pihak pengelola, seperti PT TCN, memiliki kepastian hukum untuk kembali beroperasi secara optimal demi menjamin ketersediaan air bersih di Gili Trawangan.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post