LombokPost-Fenomena alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian jagung di wilayah Bima-Dompu kini menempatkan pemerintah dan masyarakat pada posisi yang dilematis. Keterbatasan lahan datar membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan kawasan gunung untuk menanam jagung.
Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima Achmad Dachlan mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup rumit untuk diberantas secara drastis. Menurutnya, mayoritas masyarakat setempat menggantungkan mata pencaharian mereka sebagai petani jagung.
"Memang itu agak dilematis juga. Semua orang tahu bahwa pekerjaan orang Bima, Dompu, dan Sumbawa pada umumnya adalah petani jagung. Sehingga kalau tidak ada lahan, ya lahan gunung atau kawasan gunung akhirnya dipakai. Sangat sulit untuk kita berantas," ujar Achmad Dachlan kepada Lombok Post.
Dachlan Leo, sapaannya menjelaskan, berbagai upaya imbauan telah dilakukan oleh pihak berwenang agar masyarakat tidak melakukan penebangan pohon maupun pembakaran lahan di kawasan hutan. Namun, dalam praktiknya di lapangan, imbauan tersebut sering kali mendapat penolakan keras dari warga. Petugas yang mencoba menertibkan kerap kali menghadapi situasi berisiko di lapangan.
Kondisi ekologis yang terganggu ini pun membawa dampak berulang setiap tahunnya bagi wilayah setempat. Dachlan menyoroti siklus bencana yang kini seolah menjadi langganan tetap saat pergantian musim.
"Musim hujan banjir, musim kemarau kebakaran. Itu sudah jadi langganan setiap tahun. Solusi mitigasinya ya penanaman kembali atau reboisasi," tegasnya.
Baca Juga: Tampil di Asian Games, Rizki Juliansyah Kejar Penambahan Berat Badan
Untuk mengikis ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian jagung yang merusak kawasan hutan, Dachlan mendorong adanya diversifikasi ekonomi. Salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata. Wilayah Bima dan sekitarnya dinilai memiliki potensi wisata alam yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan serius.
Ia mencontohkan keindahan kawasan pesisir seperti Pantai Wane dan kawasan Lakey yang memiliki daya tarik luar biasa namun masih minim pembenahan fasilitas.
"Untuk pariwisata memang ada potensinya, khususnya di wilayah Wane yang pantainya sangat bagus, serta Lakey. Cuman ini butuh perhatian serius dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: Harga Komponen Naik, ASUS Bidik Pasar Anak Muda
Untuk itu, DPRD NTB mengharapkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengalokasian dana pendamping atau sharing anggaran. Kolaborasi anggaran ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan tata kelola destinasi wisata di daerah.
"Kami di DPRD NTB sangat mengharapkan adanya dana sharing, baik dari provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kawasan wisata tersebut, untuk melirik dan mengembangkan potensi yang ada secara serius," pungkas Dachlan Leo.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post