LombokPost-Persoalan krisis air bersih dan status tata guna lahan di kawasan wisata Gili Trawangan mendapat perhatian serius dari para wakil daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB Evi Apita Maya dan M Rifki Farabi menegaskan komitmen mereka untuk mengawal persoalan ini hingga ke level pusat.
"Sudah saya sampaikan di rapat DPD RI. Masalah peralihan penggunaan lahan dari kawasan konservasi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) terus kita proses.
Mengenai kelangkaan air, saya juga sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri via telepon bersama Pak Gubernur. Setelah ini akan saya tindak lanjuti dan cari tahu langkah konkret berikutnya," ujar Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya.
Dia menegaskan, permasalahan di Gili Trawangan telah dibawa dan dibahas dalam rapat DPD RI. Menurutnya, penyelesaian masalah ini sangat krusial mengingat Gili Trawangan bukan hanya dihuni oleh para pelaku usaha, melainkan juga masyarakat lokal yang bermukim di sana.
Baca Juga: Dampak Bencana Alam, Jadwal Mandalika International Festival 2026 Resmi Digeser ke Desember
Ia menambahkan, penyelesaian krisis air bersih menjadi makin mendesak menjelang gelaran ajang balap internasional MotoGP di Sirkuit Mandalika. Evi menekankan pentingnya komitmen dan good will dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menjaga citra pariwisata NTB.
"Ini ajang internasional, seluruh masyarakat NTB tentu harus mendukung. Pemerintah juga harus punya inovasi menarik untuk menyambut penonton dan wisatawan. Soal air bersih menjelang MotoGP, insya Allah itu pasti dipikirkan dan diselesaikan oleh pemerintah," tegasnya.
Dikhawatirkan, jika krisis air bersih terus berlanjut hingga gelaran MotoGP mendatang, ini akan berdampak pada citra pariwisata NTB. Penonton MotoGP yang nantinya ingin mengunjungi Gili Trawangan atau destinasi lain di NTB justru merasa tidak nyaman dengan krisis air bersih.
Senada dengan Evi, anggota DPD RI Dapil NTB, TGH M Rifki Farabi, juga mendorong sinergi antara Bupati Lombok Utara, para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait.
Langkah kolaboratif ini dinilai penting agar masalah krisis air tidak mengganggu kesiapan NTB sebagai tuan rumah agenda-agenda besar nasional maupun internasional.
"Mudah-mudahan menjelang agenda besar Provinsi NTB sebagai tuan rumah tahun ini, masalah-masalah tersebut bisa segera teratasi," ungkap Farabi.
Baca Juga: Jadwal Lengkap MotoGP San Marino 2026, Duel Martin vs Marc Marquez Panaskan Misano
Terkait langkah koordinasi ke tingkat pusat, Farabi menambahkan bahwa DPD RI akan mengoptimalkan komunikasi lintas komite. Penanganan masalah krisis air dan pariwisata akan dikawal bersama anggota DPD RI yang bermitra langsung dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata melalui Komite III DPD RI.
Sumber : Lombok Post