SWRO Mahal, Dewan Dorong Pipa Bawah Laut Atasi Krisis Air Bersih Gili Trawangan

Hamdani Wathoni • Dipublikasikan Selasa, 15 September 2026 | 08:46 WIB
H Suharto (Foto: Toni/Lombok Post)
H Suharto (Foto: Toni/Lombok Post)

 

LombokPost-Persoalan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), memantik perhatian serius para wakil rakyat.

Penggunaan teknologi Reverse Osmosis (RO) dinilai bukan solusi permanen yang berpihak pada rakyat maupun pelaku usaha. 

Pemerintah didesak segera mengintervensi dengan menghadirkan jaringan pipanisasi bawah laut untuk menjamin pasokan air baku yang lebih murah dan berkelanjutan.

"Penggunaan RO itu awalnya teknologi pesawat ulang-alik atau manusia ke bulan untuk mendaur ulang air seni. Makanya sistem ini mahal. Kalau untuk kepentingan rakyat dan pelaku usaha di Gili, tidak bisa terus menerus karena harganya sangat mahal," ujar Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat - Lombok Utara H Suharto.

Dia menegaskan, penggunaan sistem RO memakan biaya operasional yang sangat tinggi. Selain membutuhkan pasokan energi listrik yang besar, proses penarikan air melewati membran RO juga memerlukan biaya tidak sedikit.

Baca Juga: HIMBARSI Bantu Pemulihan NTT Lewat MIM Foundation, Salurkan Rp 318,7 juta
​​

Menurutnya, negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan fasilitas penyediaan air bersih atau air baku yang diolah dari daratan KLU lalu dialirkan ke kawasan tiga Gili yakni Trawangan, Meno, Air.

Ia menilai perpipaan bawah laut (underwater pipe) merupakan pilihan paling rasional dan berbiaya rendah untuk jangka panjang.

​"Kalau jaringan kabel bawah laut milik PLN saja bisa terpasang, kenapa pipa air bawah laut tidak bisa? Ini hanya soal mencari kontraktor yang tepat dan mindset pembangunan yang benar," tegasnya.

Baca Juga: Viral Video Dapur SPPG di Lombok Tengah Dibakar, Ternyata Hoaks!
​

Suharto berharap jangan sampai pebisnis dan masyarakat dibebankan harga air yang tinggi. Politisi Nasdem ini juga menyayangkan apabila ada rencana pipanisasi dari Kementerian PUPR atau PDAM yang terhambat atau dibatalkan.

Ia berharap pemerintah daerah aktif mencari investor atau meminta dukungan pusat agar pembangunan pipa bawah laut terwujud, sehingga pelaku usaha pariwisata tidak terus-menerus terbebani beban operasional air bersih.

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
H Suharto krisis air DPRD NTB Gili Trawangan