LombokPost – Proses seleksi panitia panitia seleksi (pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar) terus mendapat atensi kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat berharap calon Sekda definitif yang terpilih nantinya tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang matang serta paham kondisi daerah secara mendalam.
Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKB Fauzi menegaskan, jabatan Sekda merupakan posisi yang sangat krusial sebagai birokrat nomor satu di jajaran ASN Pemkab Lobar.
Oleh karena itu, sosok yang terpilih haruslah orang yang berpengalaman, teruji, serta menguasai persoalan anggaran dan tata kelola pemerintahan di daerah.
"Harapan saya, terutama di Fraksi PKB, mengharapkan Sekda yang akan datang itu yang sudah paham dengan kondisi Lombok Barat hari ini. Terutama paham anggaran dan sebagainya," ujar Fauzi.
Fauzi menambahkan, selain bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda juga memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan eksekutif dalam membangun hubungan dengan pihak legislatif.
Komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dan legislatif dinilai sering kali menjadi pemicu hambatan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
"Inti dari semua ini kan komunikasi. Apabila Sekda yang akan datang bisa berkomunikasi dengan baik, maka tidak terjadi buntu komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Apapun itu, Sekda adalah perpanjangan tangan eksekutif yang berkomunikasi ke legislatif," jelasnya.
Baca Juga: Samara Lombok Borong Dua Penghargaan Nasional
Terkait dengan figur yang tengah mengikuti seleksi, Fauzi menyerahkan sepenuhnya proses penilaian kepada pansel.
Namun, ia meyakini dari jajaran nama kandidat yang ada, pansel dapat menyaring figur terbaik yang memiliki rekam jejak teruji.
"Dari nama-nama yang ada, pasti ada kriteria terbaik. Kami serahkan ke hasil pansel sendiri dengan tetap berharap yang menduduki posisi nomor satu ASN ini adalah figur yang berpengalaman dan paham anggaran," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Lobar dari Demokrat Robihatul Khairiyah menekankan pentingnya harmonisasi antara legislatif dan eksekutif demi menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
Menurutnya, Sekda definitif mendatang harus mampu menjembatani hubungan kerja kedua lembaga pemerintah tersebut agar program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Harapan kita, calon yang akan definitif nanti tentunya yang bisa menjembatani antara legislatif dan eksekutif dengan baik. Muaranya adalah kepentingan rakyat. Supaya jangan ada lagi gesekan-gesekan yang mengganggu kondusivitas," ungkap Khairiyah.
Baca Juga: Dikbud Lombok Timur Usul Moratorium Pembangunan Sekolah Baru
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Sekda dalam mengawal serta memaksimalkan berbagai program pembangunan prioritas dan proyek fisik yang sedang berjalan di Lombok Barat, seperti di wilayah Komisi III DPRD Lobar.
Pengawasan dan pengawalan ketat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), menjadi keharusan agar tidak terjadi penundaan anggaran yang berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"Sekda bertugas mengawas dan mengawal OPD-nya bekerja sesuai jalur, on the track. Apa yang memang sudah seharusnya peruntukan anggaran itu, ya dilaksanakan. Harus terlaksana mengikuti alur anggarannya supaya jangan tertunda-tunda sehingga kembali lagi menjadi SILPA," pungkasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post