LombokPost – Konsolidasi para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir menjelang aksi nasional yang direncanakan berlangsung pada 1 Oktober 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi tersebut disebut sebagai momentum untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait kepastian kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng mengatakan konsolidasi dilakukan untuk menyatukan sikap para mitra yang merasa hak dan kepastian hubungan kemitraan dengan BGN belum mendapatkan penyelesaian.
“Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng, sapaannya.
Menurut dia, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Modal tersebut, kata dia, berasal dari dana pribadi, pinjaman perbankan hingga investasi bersama.
Persoalan muncul ketika dapur yang telah selesai dibangun belum mendapatkan kepastian operasional. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap rencana pengembalian modal yang telah dikeluarkan para mitra.
“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” katanya.
Baca Juga: Sastra Sasak Dihidupkan dari Generasi Muda
Aweng menyebut konsolidasi telah dilakukan di sejumlah daerah. Dia memperkirakan aksi 1 Oktober dapat melibatkan 50 ribu hingga 100 ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia.
Untuk Jawa Barat, pihaknya memperkirakan sekitar 20 ribu orang akan ikut bergerak menuju Jakarta. Selain Jawa Barat, konsolidasi disebut dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dari koordinator aksi dan belum terverifikasi secara independen.
Dalam aksi tersebut, terdapat sedikitnya empat tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG.
Kedua, mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah 3T dan terpencil.
Ketiga, mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, khususnya di wilayah terpencil.
Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN. Salah satunya melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan MBG dan hubungan kemitraan.
“Kami meminta negara segera mengesahkan undang-undang MBG sebagai dasar hukum kemitraan dan perlindungan hukum bagi mitra,” kata Aweng.
Aweng juga menyebut opsi aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons. Salah satunya melalui seruan yang mereka sebut sebagai “gembok dapur nasional”.
Baca Juga: Target 2028, Empat BUMD NTB Wajib Sehat
Selain itu, aksi 1 Oktober akan membawa istilah “Hari Kesakitan Mitra”. Istilah tersebut digunakan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi yang mereka rasakan setelah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas SPPG.
Ketua Umum APGI 3T Herwil mengatakan konsolidasi selama dua hari terakhir telah dilakukan di Karawang dan Bandung. Menurut dia, para mitra sepakat mengikuti aksi untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Teman-teman mitra sepakat untuk turun pada 1 Oktober ke DPR RI untuk menyuarakan keadilan bagi mitra,” ujarnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post