LombokPost - Maraknya dugaan kasus kekerasan dan penyimpangan di lingkungan pondok pesantren (Ponpes) belakangan ini mendapat perhatian serius dari Komisi V DPRD NTB.
Para wakil rakyat mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi V DPRD NTB Nadirah menegaskan pentingnya pemeriksaan kondisi kejiwaan dan tes psikologi bagi para pengurus maupun pengajar di Ponpes secara berkala.
Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk memastikan mentalitas para pendidik berada dalam kondisi yang sehat.
"Di pondok pesantren itu memang harus diperiksa kejiwaannya, ustadz-ustadzahnya yang di pondok itu bagaimana secara psikologisnya. Sangat memalukan ya, ini kepercayaan masyarakat terhadap pondok kan jadi tercoreng," ujar Nadirah kepada wartawan, Selasa (29/9).
Baca Juga: PLN UP3 Bima Tanam 600 Mangrove, Dukung Gerakan Kota Bima BISA dan Indonesia ASRI
Ia menambahkan, niat awal orang tua menyerahkan anak ke Ponpes adalah untuk menimba ilmu agama dan membentuk akhlak yang baik. Namun, peristiwa kekerasan yang terus berulang mengikis kepercayaan publik. Untuk itu, ia mendorong evaluasi ketat terkait kelayakan pengajar.
"Kalau memang usianya tidak memungkinkan untuk mengajar, atau secara psikologis terganggu, tidak perlu diberikan mata pelajaran atau tugas pendidikan. Harapan kami, guru-guru ini setiap 3 atau 6 bulan sekali diperiksa kejiwaannya melalui tes psikologi," tegas anggota Dewan Dapil Dompu-Kota Bima-Kabupaten Bima tersebut.
Selain tes psikologi, Nadirah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi dan melakukan evaluasi berkala secara rutin di lapangan.
Pimpinan pondok pesantren juga diminta memberikan teladan terbaik bagi para santri.
Nadirah juga menyoroti keberadaan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kekerasan yang dinilai belum bekerja maksimal.
Ia mengusulkan agar pimpinan Ponpes se-NTB dikumpulkan untuk membahas masalah ini secara serius. DPRD NTB pun berharap dapat dilibatkan langsung dalam satgas tersebut.
"Kami minta DPRD dilibatkan dalam tim satgas agar bisa langsung melakukan evaluasi di lapangan. Sosialisasi Ranperda tentang pencegahan kekerasan, anti-judi online, hingga pinjaman online harus dimaksimalkan ke tiap-tiap ponpes," jelasnya.
Baca Juga: Pendaftaran Bakal Calon Ketua KONI NTB Resmi Dibuka Kembali, Ini Tahapan dan Syarat Berkas TPP
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Sudiartawan berharap penanganan kasus kekerasan di ponpes oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat memberikan efek jera serta solusi tuntas.
"Mudah-mudahan ke depan, dengan ditangani oleh APH dan LPA, tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian," ungkap Lalu Sudiartawan.
Komisi V DPRD NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar lingkungan ponpes di NTB kembali menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para santri.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post