LombokPost-Pemerintah Provinsi NTB meluruskan informasi simpang siur mengenai peniadaan
anggaran persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Pemprov NTB menegaskan,
penganggaran fasilitas pendukung, seperti Gedung Olah Raga (GOR) dan infrastruktur venue tidak
dinolkan. Saat ini pemerintah sedang dalam tahap pembahasan mekanisme yang tepat.
"Tahun 2027 itu kan masih terus dibahas. Di provinsi itu finalisasi penganggaran baru terjadi sekitar bulan November atau awal Desember, baru menjadi DPA definitif. Saat ini masih DPA awal," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad
Iqbal.
Gubernur menegaskan, anggapan yang menyebutkan anggaran PON XXII 2028 pada tahun 2027
sebesar Rp 0 adalah kekeliruan memahami siklus penganggaran daerah. Termasuk anggapan di APBN
juga dinolkan.
Menurutnya, pembahasan anggaran daerah memiliki tahapan serta garis waktu (timeline)
yang resmi dan mengikat.
"Masih proses. Masih terlalu dini menyampaikan itu (nol rupiah) karena anggaran 2027 masih
berproses," paparnya.
Baca Juga: Berkat Kualitasnya, Kopi Arabika Sajang Semakin Diminati
Pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini menambahkan bahwa alokasi anggaran persiapan PON tidak bisa
diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran saja.
Pemprov NTB telah merancang skema multiyears
(tahun jamak) guna memastikan seluruh venue dan kebutuhan tuan rumah siap tepat waktu tanpa
membebani APBD secara mendadak.
"Pasti kita anggarkan. Bahkan kita sudah minta izin ke DPRD untuk mengajukan anggaran multiyears.
Kita cadangkan mulai dari akhir tahun 2026, 2027, hingga 2028. Tidak mungkin kita menumpuk
anggarannya hanya di satu tahun saja pada 2028. Harus dicadangkan sejak sekarang," paparnya.
Terkait efisiensi pembangunan infrastruktur, Miq Iqbal, sapaannya menegaskan bahwa NTB akan
berpatokan pada arahan Presiden agar gelaran PON tidak menggunakan anggaran secara jor-joran.
Pemprov NTB akan berkolaborasi secara proporsional dengan sesama tuan rumah, Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), serta Pemerintah Pusat.
Prinsipnya menurut Iqbal Pemprov NTB sudah sepakat sesuai arahan Presiden, bahwa daerah tidak memaksakan diri menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga yang fasilitasnya tidak dimiliki.
"Mana venue yang NTT punya, di NTT, mana yang NTB punya, di NTB. Yang tidak dimiliki kedua daerah, kita
dorong penyelenggaraannya di Jakarta. PON ini tidak boleh jor-joran," tegasnya.
Dengan skema multiyears dan pembagian porsi venue yang matang bersama NTT serta Pusat, Pemprov
NTB optimistis persiapan PON XXII 2028 tetap berjalan akuntabel, efisien, dan siap menyambut pesta
olahraga terbesar nasional tersebut.
Sebelumnya, anggaran rehabilitasi GOR 17 Desember dilaporkan resmi dihapus DPR RI.
Kabar mengejutkan terkait anggaran rehabilitasi GOR 17 Desember ini disampaikan langsung Anggota Komisi
V DPR RI Mori Hanafi.
”Anggaran untuk GOR sudah dinolkan DPR RI,” kata Mori Hanafi saat membeberkan perkembangan
porsi anggaran pusat untuk PON 2028.
Pencoretan alokasi pembiayaan ini memicu tanda tanya besar terkait skema penyiapan venue PON
2028 di NTB.
Padahal, Kompleks GOR 17 Desember sebelumnya diproyeksikan menjadi
penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga utama.
Baca Juga: PLN UP3 Bima Tanam 600 Mangrove, Dukung Gerakan Kota Bima BISA dan Indonesia ASRI
Kondisi fisik GOR 17 Desember sendiri dinilai sangat mendesak untuk disentuh perbaikan.
Bangunan yang berdiri sejak 1980 tersebut dianggap sudah tidak layak memfasilitasi gelaran ajang olahraga tingkat
nasional sekelas PON 2028.
Saat meninjau lokasi pada Juli 2026, Komisi V DPR RI sempat mendorong skema perbaikan jangka
pendek.
Renovasi darurat dinilai menjadi langkah paling realistis agar GOR 17 Desember siap
digunakan pada PON 2028.
Opsi perbaikan parsial diambil karena proyek revitalisasi total diperkirakan menelan biaya hingga Rp 700
miliar.
Waktu persiapan menjelang PON 2028 yang kian mepet tidak memungkinkan untuk membangun
stadion baru dari nol.
Skema tersebut sejatinya sejalan dengan arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
Pemerintah pusat sejak awal melarang pembangunan arena olahraga baru untuk PON 2028 di NTB dan
NTT demi efisiensi anggaran.
Pemerintah memutuskan hanya menyetujui pemanfaatan arena yang sudah ada dengan opsi renovasi
terukur.
Kawasan GOR 17 Desember seluas 11 hektare pun masuk dalam daftar prioritas perbaikan
menjelang PON 2028.
Sebelum dinamika anggaran ini mencuat, estimasi awal kebutuhan renovasi di angka Rp 500 miliar.
Anggaran itu diproyeksikan untuk memoles stadion utama dan fasilitas pendukung.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post