LombokPost-Puluhan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi bungkam di Jakarta, Selasa (7/10).
Peserta aksi menutup mulut menggunakan lakban dan membentangkan spanduk sepanjang 30 meter bertuliskan, “GEDUNG BGN DI-SUSPEND MITRA SELURUH INDONESIA.”
Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan mitra terhadap ketidakpastian yang mereka klaim masih terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Persoalan yang disoroti antara lain operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), status investasi, hingga komunikasi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tidak ada orasi dalam aksi tersebut. Peserta memilih diam dengan mulut dilakban," jelas Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia Syawaluddin.
Aweng mengatakan, aksi bungkam merupakan bentuk pesan kepada pemerintah bahwa para mitra merasa telah berulang kali menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Kami menutup mulut dengan lakban karena kami ingin menyampaikan pesan yang sangat sederhana kepada pemerintah: kami sudah terlalu banyak bicara, sekarang tolong dengarkan kami,” tambahnya.
Baca Juga: Disnakeswan NTB Buka-bukaan Usai Banggar Sentil Realisasi Belanja Rendah
Dia juga meminta Kepala BGN Sudaryono tidak hanya menyampaikan penjelasan melalui media, tetapi mendengar langsung persoalan yang dirasakan mitra di lapangan.
Menurut Presidium, terdapat sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut belum beroperasi. Dengan asumsi investasi minimum Rp1,5 miliar per dapur, nilai investasi indikatifnya mencapai sekitar Rp19,5 triliun.
Presidium menegaskan angka tersebut bukan otomatis nilai kerugian. Angka itu merupakan perhitungan indikatif berdasarkan klaim jumlah dapur dan asumsi investasi minimum.
“Di belakang angka itu ada keluarga, ada pinjaman, ada aset, ada keringat dan ada masa depan manusia,” ujar politisi Gerindra Lotim ini.
Persoalan juga disebut terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menyebut hampir 2.000 dapur telah dibangun di wilayah tersebut.
Dengan asumsi investasi minimum yang sama, nilai investasi indikatifnya mencapai sekitar Rp 3 triliun.
Para mitra mengaku tetap harus menanggung berbagai kewajiban ketika dapur belum beroperasi. Mulai cicilan, sewa tempat, tenaga kerja hingga biaya operasional lainnya.
Baca Juga: Gubernur NTB: APBD-P Harus Berdampak, Bukan Sekadar Terserap
Selain itu, Presidium menyoroti sekitar 1.000 dapur yang disebut telah berstatus suspend oleh BGN. Mereka meminta penjelasan mengenai dasar, mekanisme, serta komunikasi keputusan tersebut kepada mitra.
“Kalau sebuah dapur dibangun dengan uang rakyat, tidak boleh statusnya berubah begitu saja tanpa komunikasi dan penjelasan yang transparan kepada pemilik investasinya,” tegas Aweng.
Presidium juga mempertanyakan pernyataan BGN terkait aktivasi 480 dapur baru. Mereka meminta data dibuka untuk memastikan dapur tersebut benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat.
“Berapa yang benar-benar memasak setiap hari? Berapa penerima manfaatnya? Berapa yang benar-benar beroperasi dan berkelanjutan?” tanyanya.
Aweng menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG maupun Presiden Prabowo Subianto. Justru, kata dia, para mitra ikut membangun fasilitas karena percaya terhadap program tersebut.
“Kami bukan musuh Presiden. Kami bukan musuh MBG. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Presiden sampai kami berani mempertaruhkan uang kami sendiri,” katanya.
Aksi tersebut juga dilakukan setelah agenda pertemuan antara mitra dengan pemerintah dan DPR kembali mengalami penundaan. Mitra dari berbagai daerah yang telah berada di Jakarta mengaku harus menunggu agenda pertemuan yang diarahkan berlangsung Kamis (8/10).
Presidium menyatakan Gedung BGN di-suspend sejak 5 Oktober 2026 sampai keadilan bagi mitra terwujud.
“Kami sudah datang. Kami sudah bicara. Kami sudah berdialog. Kami sudah menunggu. Sekarang kami diam. Tolong dengarkan kami,” pungkas Aweng.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post