LombokPost-Polemik internal di tubuh Partai Persatua Pembangunan (PPP) kian memanas. Pengamat politik Universitas Bima (Unbim) Internsional MFH Dr. Alfi Syahrin menilai, akar persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh DPW PPP NTB berada di tingkat pusat.
Karena itu, kunci penyelesaiannya juga harus dikembalikan kepada otoritas DPP sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi partai.
Menurutnya, desain organisasi partai politik di Indonesia yang cenderung sentralistik membuat keputusan DPP memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian konflik di tingkat daerah.
“DPP tidak boleh menghasilkan keputusan yang dapat ditafsirkan berbeda oleh dua kubu. Harus ada keputusan tegas, jelas, dan legitimatif untuk mengakhiri konflik sengit dan dualisme di DPW PPP NTB,” ujarnya.
Alfi menegaskan, perseteruan antara kubu Moh. Akri dan H. Muzihir tidak semestinya dipandang sebatas konflik personal.
Baca Juga: Kurma Lombok Utara Dinilai Memiliki Peluang Mengisi Kebutuhan Pasar Kurma Segar
Persoalan tersebut menyangkut legitimasi dan validitas kewenangan organisasi, termasuk kepastian bagi kader mengenai siapa yang berhak menjalankan roda kepemimpinan partai di NTB.
Ketidakjelasan kepengurusan, lanjutnya, berpotensi mengganggu operasional partai dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan organisasi.
Alfi menyarankan DPP PPP segera melakukan verifikasi ulang secara ketat terhadap seluruh surat keputusan (SK) kepengurusan yang telah beredar.
Pemeriksaan harus mencakup nomor dan tanggal SK, dasar rapat atau pleno, pejabat yang menandatangani, notulensi, pemenuhan kuorum, hingga kesesuaiannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi PPP.
Langkah tersebut dinilai krusial karena legalitas SK menjadi inti sengketa yang memicu saling klaim kepemimpinan di DPW PPP NTB.
Baca Juga: DPW PPP NTB Memanas, Muzihir Sebut Akri Segera di-PAW, Akri Tegaskan SK Muzihir Dicabut DPP
“DPP tidak cukup hanya mengeluarkan surat baru. Harus secara eksplisit dinyatakan SK mana yang berlaku, SK mana yang dicabut, serta siapa yang sah menjalankan DPW PPP NTB, apakah kubu H. Muzihir atau Moh. Akri,” tegasnya.
Tanpa kejelasan tersebut, Alfi khawatir konflik akan berlarut-larut dan berubah menjadi perang SK antarkubu. Kondisi ini justru berpotensi merugikan PPP, baik dari sisi konsolidasi internal maupun kepercayaan kader terhadap kepemimpinan partai.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post