Dewan Tagih Kepastian Jalur Dua Gerung

Hamdani Wathoni • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 08:23 WIB
SEGERA DIBEBASKAN: Masyarakat wilayah Gerung merasa digantung lantaran rencana pembebasan lahan untuk pelebaran jalur dua tak juga direalisasikan Pemkab Lobar. (Foto: Toni/Lombok Post)
SEGERA DIBEBASKAN: Masyarakat wilayah Gerung merasa digantung lantaran rencana pembebasan lahan untuk pelebaran jalur dua tak juga direalisasikan Pemkab Lobar. (Foto: Toni/Lombok Post)

 

LombokPost - Rencana strategis pelebaran jalan jalur dua Baital Atiq menuju kompleks Kantor Bupati Lombok Barat dipertanyakan.

Pihak legislatif mendesak Pemkab Lobar segera menuntaskan program pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak demi menggeliatkan kembali roda perekonomian masyarakat setempat.

Anggota DPRD Lombok Barat Syukur mengungkapkan, program pelebaran jalur dua tersebut sejatinya telah diprogramkan jauh sebelum periode kepemimpinan bupati saat ini.

Namun, hingga kini realisasinya kerap jalan di tempat akibat berbagai kendala teknis di lapangan. Padahal, infrastruktur ini memegang peranan krusial terhadap kelangsungan aktivitas ekonomi warga sekitar.

"Masyarakat sekarang jadi merasa digantung. Kalau mereka mau berusaha takut pelebaran jalan dimulai. Nggak buka usaha, tidak ada kepastian kapan dilakukan pelebaran," beber politisi NasDem ini.

Akibatnya, dampaknya ekonomi menjadi lesu.

Banyak yang tidak berani buka usaha karena takut rugi atau terkendala lahan. Sehingga kawasan tersebut terlihat sepi pada malam hari dan banyak yang gulung tikar.

Ia juga menekankan bahwa wajah Kota Gerung seharusnya sudah menyerupai kawasan perkotaan yang modern setelah bertahun-tahun minim perubahan signifikan.

Jika pemerintah daerah tidak berani mengambil langkah tegas dan progresif, pembangunan di wilayah ini akan tertinggal.

Baca Juga: DLH Bangun Pondasi Ekologis Jangka Panjang

Salah satu langkah utamanya adalah menyelesaikan polemik pelebaran jalur dua yang langsung menyentuh kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait kendala di lapangan, Syukur menyoroti adanya persoalan pembebasan bidang tanah yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan data atau kepemilikan sertifikat warga.

Meski demikian, ia menyayangkan hambatan administrasi tersebut belum tuntas sepenuhnya sejak lama, padahal eksekusi di lapangan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha memberikan penjelasan dan kepastian terkait langkah konkret pemerintah daerah.

Pihaknya memastikan bahwa program penataan dan pembebasan lahan ini masuk dalam agenda prioritas yang akan segera direalisasikan.

"Kita usahakan dalam waktu dekat bisa direalisasikan, karena ini kan murni menggunakan pos anggaran tahun 2026," ujar Nurul Adha. 
Baca Juga: Pengumuman Jadwal Lengkap Kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama

Wabup Lobar tersebut menambahkan, pemerintah menargetkan proses pembebasan lahan dapat tuntas dan konstruksi fisik jalan bisa segera dikerjakan secara bertahap.

Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan eksekutif ini diharapkan mampu mengakhiri penantian panjang masyarakat Gerung.

Dengan terwujudnya pelebaran Jalan Jalur Dua Beten Anyar, denyut nadi perekonomian di ibu kota Kabupaten Lombok Barat diyakini akan bangkit, menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata, hidup, dan berdaya saing tinggi. (ton/r2)



Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Baital Atiq pelebaran jalan Lombok Barat Nurul Adha DPRD Lobar