LombokPost-Kualitas sarana dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah masih menjadi sorotan. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan belum memenuhi standar keamanan pangan.
Salah satu temuan Badan Gizi Nasional (BGN) terdapat di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya. Dapur itu terancam dihentikan sementara atau disuspend.
Juru Bicara BGN RI Dian Islamiati Fatwa mengatakan, hasil pengawasan menunjukkan masih banyak dapur MBG di Lombok Tengah yang belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, dapur MBG di wilayah Bonder, Kecamatan Praya Barat telah lebih dulu ditutup sementara.
“Yang di Bonder itu menjadi dapur MBG pertama yang disuspend. Nah, yang ini (Bunut Baok, red) setelah kami sidak juga berpotensi mendapatkan suspend,” ujar Dian kepada wartawan di sela-sela sidak, Minggu malam (15/3).
Menurutnya, langkah tegas itu dilakukan untuk memastikan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat program MBG. Pemerintah tidak ingin ada celah yang berpotensi menimbulkan insiden pangan yang dapat mengganggu kesehatan anak-anak.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Jika terjadi insiden pangan yang mengganggu kesehatan mereka, dampaknya sangat besar,” tegasnya.
Secara nasional, BGN telah menghentikan sementara sebanyak 1.512 dapur MBG di Pulau Jawa. Sementara di wilayah Indonesia bagian timur tercatat 717 dapur MBG juga disuspend. Jika dapur SPPG di Bunut Baok resmi dihentikan setelah berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan ke pusat, maka jumlah dapur yang disuspend di kawasan timur akan bertambah menjadi 718 unit.
Dari hasil sidak, BGN menemukan berbagai pelanggaran standar dapur MBG. Di antaranya penggunaan kulkas bekas, lantai bangunan yang belum dilapisi epoksi, ruangan tanpa pendingin udara, hingga lokasi pencucian ompreng yang berdampingan dengan toilet.
Selain itu, dapur juga tidak memiliki loker pekerja. Ruang memasak bercampur dengan bahan baku makanan. Penggunaan alat masak berbahan kayu juga ditemukan. Kondisi tembok dan atap bangunan tidak tahan air. Bahkan pada beberapa ruangan pengemasan dan dapur masih ditemukan penggunaan kipas angin.
“Standar juknis dan SOP kami sudah sangat tinggi. Jika standar ini dipatuhi, kami yakin tidak akan terjadi insiden pangan,” jelasnya.
BGN menegaskan tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap dapur MBG yang melanggar aturan, siapa pun pemilik atau pengelolanya.
“Mau itu milik anggota dewan, korcam, anggota TNI bintang satu atau dua, atau kelompok mana pun, kami tidak peduli. Justru mereka harus menunjukkan bahwa dapur MBG berjalan sesuai juknis,” tandas Dian.
Sementara itu, Mitra Pengelola SPPG Bunut Baok, Zulfakar memastikan pihaknya segera melakukan pembenahan terhadap infrastruktur dapur agar sesuai dengan juknis yang ditetapkan pemerintah. Ia mengaku telah diberikan waktu selama dua minggu untuk melakukan perbaikan.
“Kita akan patuh terhadap aturan. Semua kekurangan akan segera dilengkapi,” singkatnya.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya tidak menampik masih banyak dapur MBG yang belum memerhatikan kualitas keamanan pangan. Baik dari bahan pangan, proses memasak, tahapan persiapan, pengemasan, maupun penyaluran.
“Kita akui kualitas sarana prasarana ini masih ada yang belum sesuai, gedungnya dan lain-lain belum memenuhi syarat,” katanya.
Pemda sepakat ada tindakan tegas dari BGN terhadap dapur-dapur MBG yang masih lalai terhadap juknis. Sehingga para penerima manfaat tidak mengalami insiden keamanan pangan.
“Kami akan turut memonitoring dalam memastikan kualitas MBG ini layak,” tutup Firman.
Editor : Redaksi Lombok Post