PRAYA-Akhir tahun ini, tepatnya 30 Desember mendatang pembangunan kantor bupati rampung 100 persen. ”Tapi tidak langsung ditempati,” kata Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Mohammad Amir Ali, Selasa (17/12).
Itu karena, perlengkapan kantor dari meja, kursi, lemari dan landscape belum siap. Dibutuhkan waktu lima atau enam bulan kedepan untuk memenuhinya. ”Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar,” beber Amir.
Yang tersedia baru Rp 15 miliar. Kendati demikian, pihaknya berjanji mempercepat proses pelelangan. Targetnya Januari sudah dilaksanakan. Rencana awal, kantor bupati di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat tersebut ditempati 2 Januari 2020.
Pantauan Lombok Post, para pekerja fokus melakukan finishing. Mulai dari merapikan kabel listrik, jaringan pipani, hingga membersihkan sisa pengerjaan proyek. Bangunan itu menghabiskan total anggaran Rp 208 miliar, menggunakan sistem tahun jamak. Proses pembangunannya sejak tahun 2018 lalu.
”Yang pasti gedung selesai. Tinggal Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) saja,” tekan mantan kabid Pengairan Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut.
Ditempat itu terdapat gedung A dan gedung C. Itu dijadikan kantor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara, gedung B menjadi tempat berkantornya bupati, wakil bupati, dan sekretariat pemkab. ”Bangunan yang ada tahan gempa,” tambah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng Supriadin.
Itu sejatinya sudah dibuktikan kala gempa terus mengguncang tahun lalu. Tidak terjadi kerusakan yang berarti kala itu.
Pada puncak HUT Loteng ke-74, 15 Oktober lalu dilaksanakan syukuran di sana. Fasilitas tersebut diharapkan memperlancar kinerja birokrasi dan pelayanan publik. ”Finishing butuh proses. Itu karena perlu ketelitian, kerapian, keindahan, dan kebersihan,” pungkas mantan kasi Perkim Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut. (dss/r9)
Editor : Redaksi Lombok Post