“Karena kita sudah diberikan jatah. Jumlahnya terbatas,” kata Wakil Bupati HL Pathul Bahri saat menerima perwakilan pemuda Loteng di kantor bupati, Rabu (27/1).
Dia melihat, keterbatasan stok pupuk bersubsidi tidak saja dirasakan Loteng. Tapi seluruh kabupaten/kota di NTB bahkan nasional. Di satu sisi, pemkab tidak bisa berbuat banyak. Sementara, para petani menuntut ketersediaan pupuk.
“Kita hanya bisa berharap dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Pantauan Lombok Post, aksi pemuda itu diawali di kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Loteng. Di tempat itu, mereka menuntut dispertan bertanggung jawab atas kelangkaan dan mahalnya pupuk.
Mereka diterima Kepala Dispertan Loteng Lalu Iskandar. Hanya saja, perwakilan pemuda tidak memberikan kesempatan mantan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Loteng tersebut, berbicara.
Koordinator lapangan (korlap) aksi Kusuma Wardana meminta persoalan pupuk harus segera diatasi. “Bagaimana pun caranya. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya mundur saja,” tegas Wardana.
Para mantan aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB itu merasa terpanggil untuk membela para petani. Karena persoalan pupuk tetap saja terjadi setiap tahunnya.
“Kalau tidak langka, pupuk mahal. Begitu sebaliknya, kalau tidak mahal, pupuk langka,” keluhnya.
Di sisi lain, pemerintah selalu hadir saat persoalan pupuk terjadi. Seharusnya, beberapa bulan sebelum masa tanam, pemerintah sudah menyediakan pupuk sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani atau luas lahan pertanian.
Sementara itu, Kepala Dispertan Loteng Lalu Iskandar menjelaskan, tahun ini jatah pupuk bersubsidi mengalami penurunan. Untuk jenis pupuk urea dari permintaan sebanyak 22.025 ton direalisasikan 20.070 ton. Kemudian pupuk ZA dari 12.780 ton direalisasikan sebanyak 1.944 ton.
Berikut, pupuk jenis SP36 dari permintaan sebanyak 3.712 ton menjadi 2.589 ton, pupuk NPK dari 37.622 ton menjadi 5.640 ton dan terakhir pupuk jenis organik dari permintaan sebanyak 20.433 ton, direalisasikan sebanyak 1.408 ton. “Seperti itulah kondisinya,” keluh Iskandar.
Dia menekankan, jumlah itu tidak sesuai dengan luas tanam tahun ini mencapai 199.814 hektare (ha) dengan 104.279 petani di Loteng. “Kondisi seperti itu membuat petani, mau tidak mau, suka tidak suka menggunakan pupuk non subsidi,” paparnya. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita